Kegiatan ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus konsolidasi internal partai hingga tingkat kecamatan. 

Anggota DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi, S.I.Kom., M.Med.Kom menegaskan bahwa safari Ramadan merupakan agenda rutin DPW untuk mempererat hubungan dengan seluruh DPC-DPAC se-Jawa Timur. 

“Ini sebetulnya kegiatan rutin DPW, silaturahmi dengan DPC-DPAC se-Jawa Timur. Dalam setahun minimal saat Ramadan kita sempatkan berkegiatan bersama DPC dan peserta dari DPAC-DPAC,” ujarnya. 

Menurut anggota DPRD Provinsi Jatim Dapil Tuban-Bojonegoro itu, secara organisatoris DPW memiliki tanggung jawab penyapaan dan pembinaan terhadap struktur partai di bawahnya. Karena itu, turba tidak sekadar konsolidasi biasa, tetapi juga bagian dari upaya menjaga soliditas mesin partai. 

“Kalau sekadar konsolidasi DPW dengan DPC mungkin bisa dilaksanakan di Surabaya. Tapi karena ini turba, tentu membawa agenda memanaskan mesin partai, persiapan pemilu berikutnya,” jelasnya. 

Meski Pemilu 2029 masih sekitar tiga tahun lagi, ia menekankan bahwa konsolidasi tidak boleh kendor. Ia menilai kontestasi politik ke depan akan semakin kompetitif. 

“Sedikit pun kita tidak mau lengah mempersiapkan diri. Effort untuk pemilu yang akan datang kita yakini akan semakin keras. Sebagai partai ideologi dan partai tradisional dengan kultur yang jelas, kita berharap di Jawa Timur bisa melipatgandakan kemenangan,” tegasnya. 

Khusus untuk Kabupaten Tuban, ia berharap kejayaan PKB dapat kembali diraih, baik di ranah legislatif maupun eksekutif. 

“PKB pernah berjaya di Tuban. Harapan DPW, PKB Kabupaten Tuban bisa mengembalikan kejayaan itu di pemilu mendatang, tidak hanya di legislatif tetapi juga di pemerintahan,” imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua DPC PKB Tuban, Dr. H. Miyadi, S.Ag,.M.M mengatakan Safari Ramadan menjadi momentum refleksi, baik secara pribadi, organisasi, maupun kemasyarakatan. 

“Yang jelas pertama, kita di bulan Ramadan melakukan silaturahmi dan konsolidasi partai. Ini momentum untuk merefleksikan diri. Tugas kita masih banyak dalam membesarkan PKB dan berkhidmah kepada jamiyah NU,” ujarnya. 

Ia menegaskan bahwa PKB tidak boleh meninggalkan benang merah sejarah pendiriannya oleh kalangan Nahdlatul Ulama. Karena itu, setiap kader memiliki kewajiban untuk terus berkhidmah kepada NU dengan berbagai cara dan metode perjuangan yang relevan di era saat ini. 

“Kader PKB punya kewajiban berkhidmah kepada NU. Itu menjadi pedoman perjuangan kita hari ini,” tegas Miyadi. 

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Dewan Syuro, Dewan Tanfidz, DPAC, serta seluruh pengurus tingkat kecamatan dihadirkan. Selain silaturahmi, agenda juga diisi sosialisasi hasil kepengurusan baru DPW Jawa Timur serta persiapan Musyawarah Cabang (Muscab) yang dijadwalkan berlangsung secara pada April hingga Juli 2026 mendatang.

Ketua PWI Gresik Deni Ali Setiono membuka acara dengan menegaskan pentingnya keterlibatan pers dalam edukasi publik. Menurutnya, TBC merupakan penyakit yang tampak tidak mencolok namun berbahaya, sehingga perlu terus digaungkan kepada masyarakat. 

“Kita ketahui TBC ini penyakit yang smooth tapi membahayakan. Tidak hanya Dinas Kesehatan, ini juga salah satu tugas pers untuk mengedukasi dan memberikan informasi yang positif kepada masyarakat,” ujarnya. 

Deni menambahkan, kerja sama PWI dan Dinkes Gresik telah terjalin sejak lama dan kembali dikuatkan lewat diskusi ini. “Harapannya dari diskusi ini menjadi kontribusi dalam percepatan penanganan TBC di Kabupaten Gresik. Apalagi berdasarkan data ada 2.740 kasus TBC sepanjang tahun 2025 di Gresik, dan tahun 2028 kita menuntaskan zero TBC,” harapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinkes Gresik Mukhibatul Khusnah memaparkan bahwa pemerintah daerah memiliki regulasi lengkap terkait penanganan TBC, mulai dari Peraturan Bupati hingga Keputusan Bupati. Ia menegaskan bahwa percepatan eliminasi TBC merupakan bagian dari program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. 

“Eliminasi secara nasional ditarget tahun 2030, sementara Kabupaten Gresik berdasarkan Perbup menargetkan eliminasi TBC tahun 2028, dua tahun lebih cepat dari target nasional. Untuk itu, kolaborasi terus digencarkan,” terangnya. 

Mukhibatul menjelaskan bahwa untuk mencapai target tersebut, maksimal sebaran TBC harus ditekan hingga 65 kasus per 100 ribu penduduk. Angka saat ini masih berada di 199 kasus per 100 ribu penduduk. Karena itu, pihaknya aktif melakukan temuan kasus sedini mungkin. 

Pemkab Gresik telah melibatkan banyak pihak dalam skrining, seperti mengintegrasikan pemeriksaan TBC dengan skrining stunting di Posyandu hingga skrining diabetes. Saat ini, 10 Puskesmas juga telah mampu melakukan Tes Cepat Molekuler (TCM), sehingga pasien tidak perlu ke RSUD Ibnu Sina. 

“Gratis mulai dari pemeriksaan, pendampingan hingga pengobatan. Harapannya tahun 2028 bisa menuntaskan target tersebut. Minimal 90 persen pasien yang ditemukan harus bisa diobati dan angka kematian turun drastis,” tambahnya. 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memberikan apresiasi atas sinergi Dinkes dan PWI dalam mendorong percepatan penanganan TBC. Ia menilai kolaborasi ini perlu dilanjutkan dalam bentuk kegiatan lapangan, salah satunya menyasar pondok pesantren untuk sosialisasi dan skrining TBC. 

“TBC ini menjadi perhatian serius untuk semua pihak, baik pemerintah daerah, puskesmas, jurnalis dan lainnya. Tapi yang paling penting adalah, TBC bisa sembuh,” tegasnya. 

Gus Yani juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan tempat tinggal dan tempat belajar, termasuk rumah dan asrama. Faktor kelembapan, pencahayaan, dan ventilasi harus diperhatikan agar risiko penularan dapat ditekan. Ia meminta masyarakat segera melapor jika menemukan kasus TBC di lingkungan pesantren atau permukiman. 

Selain itu, ia mengajak masyarakat menjalankan pola hidup bersih dan sehat, termasuk olahraga rutin, tanpa memberikan stigma kepada penderita TBC. 

“Harapannya tidak ada diskriminasi di masyarakat. Memang TBC penyakit menular, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa TBC bisa sembuh,” pungkasnya.

Guru tersebut adalah Nurul Izzah yang mendapat tugas pendampingan pembelajaran matematika berbasis learning community. 

Nurul Izzah melakukan pendampingan kepada para santri putri tingkat SMP sederajat yang mukimi di pondok putri PPTQ Al Ma’ruf. Selain para santri, para pengasuh juga turut serta menyukseskan agenda tersebut. 

Learning community yang dipraktekkan Nurul Izzah adalah proses pembelajaran oleh sekelompok orang yang berbagi tujuan dan saling bekerja sama untuk belajar dan memecahkan masalah melalui diskusi, berbagi gagasan dan ide. 

Melalui Komunitas belajar matematika, santri PPTQ Al Ma’ruf dapat saling berkolaborasi dan bertukar informasi yang mereka dapatkan.

Cara ini membuat santri lebih interaktif dalam berdiskusi dalam memecahkam masalah matematika. Mereka tidak lagi malu-malu untuk menanyakan hal-hal yang tidak mereka pahami kepada sesama anggota komunitas, sehingga terbentuk suasana kolaboratif yang baik.

Secara umum pendampingan tersebut dilakukan dalam beberapa kegiatan. Pertama yaitu koordinasi dan diskusi dengan pengurus dan pengasuh PPTQ Al Ma’ruf mengenai rencana program dan jadwal pelaksanaan. 

Selanjutnya adalah pembentukan komunitas belajar matematika sekaligus menetapkan pengurus komunitas yang terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara. 

Sedangkan anggota komunitas akan dibagi kedalam kelompok-kelompok kecil beranggotakan 4-5 santri. Tujuannya agar diskusi belajar lebih terfokus, interaktif dan kolaboratif. 

Dalam pembelajaran kelompok kecil tersebut, para santri diharapkan bisa berdiskusi dan berkolaborasi menyelesaikan masalah kontekstual dalam ilmu agama seperti perhitungan mawaris, zakat, dan hisab secara matematis dengan lebih menyenangkan. 

Dalam pendampingan tersebut, para santri yang setiap harinya menghafal Al Qur’an itu juga diajak untuk mengkaji lebih dalam ayat- ayat Al Quran yang menjelaskan tentang matematika, seperti surat An-Nisa ayat 11 yang berbicara tentang operasi hitung pembagian. 

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan motivasi belajar matematika dan kemampuan matematis santri pondok pesantren melalui metode learning community. 

“ilmu matematika adalah ilmu yang universal dan dibutuhkan di berbagai bidang, termasuk agama. Sehingga matematika wajib dipelajari oleh berbagai kalangan termasuk santri. Ilmu matematika bukanlah ilmu yang menakutkan, asalkan kita memiliki kemauan yang kuat dan istiqomah dalam mempelajarinya, insyaallah bisa kok mendalami matematika. Apalagi santri yang terbiasa menganalisa dan mengkaji bersama kitab kuning dalam forum bahtsul matsail.” Kata Guru MAN 2 Kota Kediri tersebut.

Mahasiswa S2 tersebut juga menyampaikan, tujuan lain kegiatan ini adalah mengkaji lebih dalam keterkaitan antara ilmu agama dan ilmu sains, sehingga keduanya bisa saling menopang dan menguatkan. Selain itu kegiatan ini diharapkan mampu membangun budaya belajar matematika di lingkungan pondok pesantren yang dapat diintegrasikan dengan ilmu agama dan Al Qur’an. 

“Bagi saya ilmu agama dan ilmu sains tidak bisa dipertentangkan, keduanya harus saling menguatkan. Kegiatan ini adalah upaya saya untuk menunjukkan bahwa matematika pun memiliki sisi religiusitas, dan bisa dijadikan instrumen untuk mempermudah orang menjalankan agama. Harapan saya, kegiatan ini membuat ilmu matematika lebih membumi di kalangan santri," 

“Saya merasa bebas bertanya kepada teman saya tanpa harus malu-malu” ujar Livia salah satu santri putri di PPTQ Al Ma’ruf. 

Hal senada diungkapkan juga oleh Nanda. Ia mengungkapkan, pada komunitas tersebut terjadi interaksi dan tukar pikiran dalam menyelesaikan soal matematika, selain itu ia juga mendapatkan banyak manfaat dari metode tersebut dengan cara take and give antar sesama santri. 

“Saya berharap guru-guru disini juga menerapkan metode yang sama dengan Bu Izzah” ungkap santri putri ini. 

Dampak positif dari kegiatan ini juga dirasakan oleh PPTQ Al Ma’ruf sendiri. Mereka merasa budaya belajar khususnya matematika mulai tumbuh di lingkungan pondok pesantren. 

“Sebagai pengasuh saya mengapresiasi kegiatan seperti ini, kami mendapat banyak manfaat dari kegiatan ini. Saya berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan” kata K. Ahmad Fauzan Al Hafidz pengasuh PPTQ Al Ma’ruf. 

Sementara itu Izzah menambahkan, metode ini tidak hanya bisa diterapkan pada mata pelajaran matematika, melainkan juga pada mata pelajaran lain. Intinya metode ini bertujuan untuk menumbuhkan minat belajar santri secara kolaboratif melalui komunitas-komunitas kecil yang mereka bangun.

Agenda putusan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tuban, Hakim Tunggal Duano Aghaka menyatakan tidak menerima permohonan yang diajukan oleh Lirin Dwi Astutik (39), warga Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban Kota. 

Dalam amar putusannya, hakim menegaskan bahwa permohonan praperadilan dari pemohon tidak dapat diterima karena objek yang dimohonkan tidak sesuai dengan ruang lingkup praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. 

Ruang lingkup praperadilan, hanya mencakup pemeriksaan sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, serta penghentian penyidikan atau penuntutan. Selain itu, praperadilan juga dapat diajukan untuk permintaan rehabilitasi dan ganti rugi. 

Namun, dalam perkara ini, laporan dugaan penipuan atas nama terlapor inisial S yang disampaikan Lirin berhenti pada tahap penyelidikan, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur sebagai objek praperadilan. 

Juru Bicara PN Tuban, Rizki Yanuar menjelaskan, praperadilan merupakan mekanisme pengawasan horizontal terhadap kinerja aparat penegak hukum. 

"Praperadilan itu mencakup sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, serta sah atau tidaknya penangkapan, serta permintaan rehabilitasi dan ganti rugi," terangnya. 

Ditemui usai sidang, Lirin Dwi Astutik mengaku kecewa berat sebab permohonannya tidak diterima. ia menilai majelis hakim tidak objektif dalam memutus perkara tersebut, terlebih karena pihak termohon tidak menghadirkan saksi ataupun penyidik berinisial BS yang menangani laporannya, termasuk tidak membawa rekaman CCTV ruang pemeriksaan untuk diputar di muka persidangan. 

“Ini tidak adil bagi saya selaku korban penipuan,” ucapnya sambil menangis. 

Kuasa hukum pemohon, Wahabi Martanio turut menyatakan kekecewaannya. Ia menilai hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan. 

"Fakta persidangan pihak termohon tidak menghadirkan penyidik sebagai saksi kunci yang sebelumnya menyimpulkan laporan klien kami tidak mengandung unsur pidana," tegasnya. 

Wahabi juga menuding adanya upaya sengaja dari penyidik untuk menghentikan proses sejak tahap penyelidikan agar kasus tidak naik ke penyidikan dan lolos dari mekanisme praperadilan. 

“Penyidik menahan laporan kami agar tidak naik ke penyidikan, sehingga tetap di tahap lidik demi menghindari prapid seperti ini,” katanya. 

Ia menambahkan, hakim semestinya mempertimbangkan Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 10, yang menyebut penyelidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari penyidikan. 

“Dalam praktiknya, penetapan tersangka pun berangkat dari penyelidikan. Seharusnya norma-norma ini dinilai secara utuh oleh hakim," ujarnya. 

Dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsapp, Kasi Humas Polres Tuban, IPTU Siswanto menegaskan bahwa seluruh proses persidanhan telah dilakukan sesuai aturan. 

“Putusan itu merupakan hasil pertimbangan hakim. Keputusan sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim,” tuturnya. 

Menanggapi tudingan bahwa penyidik sengaja menghentikan laporan di tahap penyelidikan, Siswanto menegaskan, pihak penyidik bekerja sesuai prosedur. 

“Penghentian penyelidikan sudah melalui mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

Sejak Minggu pagi, (16/11/2025) pukul 05.30 WIB, peserta mulai memadati area Balai Kota untuk mengikuti sesi pemanasan bersama instruktur. Acara kemudian dilepas secara resmi oleh Ketua Karang Taruna Kota Surabaya. 

Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febryan Kiswanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Fun Walk ini merupakan wujud kontribusi nyata pemuda bagi masyarakat Kota Surabaya. “Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana olahraga bersama, tetapi juga momentum untuk memperkuat solidaritas, memperluas jejaring, dan menegaskan peran pemuda dalam pembangunan kota,” ujarnya. 

Rangkaian kegiatan turut dimeriahkan dengan pembagian doorprize, termasuk hadiah utama perjalanan umroh, bazar UMKM, penampilan musik, serta penyampaian Dasa Cita Karang Taruna. Para peserta menyambut positif kegiatan ini dan berharap Fun Walk dapat dijadikan agenda tahunan. 

Melalui terselenggaranya Karang Taruna Fun Walk 2025, Karang Taruna Kota Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kegiatan yang mempererat kebersamaan sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sosial di Surabaya.

Sidang ketiga ini beragendakan pembuktian dan pemeriksaan saksi dari pihak termohon.

Gugatan praperadilan tersebut diajukan oleh Lirin Dwi Astutik (39), warga Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, melalui kuasa hukumnya, Wahabi Martanio. 

Adapun termohon dalam perkara ini adalah Kapolres Tuban, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolri. Gugatan dilayangkan buntut penghentian penyidikan kasus dugaan penipuan investasi senilai Rp1,5 miliar yang dilaporkan Lirin ke Polres Tuban.

Sidang yang dipimpin hakim tunggal Duano Aghaka itu dihadiri oleh perwakilan dari Bidang Hukum (Bidkum) Polres Tuban selaku pihak termohon.

Pantauan di ruang sidang, pihak termohon hanya menyerahkan sejumlah dokumen atau bukti surat tanpa menghadirkan saksi, termasuk penyidik berinisial BS yang sebelumnya menangani perkara tersebut. Termohon juga tidak membawa rekaman CCTV ruang pemeriksaan yang sempat diminta oleh pihak pemohon.

Kuasa hukum pemohon, Wahabi Martanio, mengaku kecewa dengan sikap termohon yang hanya menyerahkan dokumen, tanpa menghadirkan saksi atau bukti tambahan lain.

“Kami kecewa karena tidak ada satupun saksi yang dihadirkan oleh termohon, termasuk penyidik BS,” ujar Wahabi usai sidang.

Menurutnya, ketidakhadiran saksi menunjukkan adanya dugaan ketidakterbukaan dari pihak termohon. Selain itu, Wahabi juga menyoroti alasan termohon yang tidak membawa rekaman CCTV ruang pemeriksaan yang sempat diminta oleh majelis hakim dan pihak pemohon untuk diputar di persidangan.

Pihak termohon beralasan bahwa rekaman CCTV tersebut telah terhapus otomatis karena kapasitas penyimpanan hanya mampu menyimpan rekaman selama 22 hari.

“Kalau setiap ada perkara seperti ini lalu alasannya rekaman CCTV terhapus, tentu menjadi preseden buruk bagi institusi kepolisian,” imbuhnya.

Ia juga meminta agar dilakukan uji forensik di Polda Jawa Timur untuk memastikan apakah rekaman tersebut benar-benar terhapus otomatis atau ada unsur kesengajaan.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Tuban IPTU Siswanto saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya hanya membawa bukti surat ke persidangan.

“Bukti yang dibawa berupa dokumen atau bukti surat. Sedangkan saksi BS berhalangan hadir karena sedang bertugas di luar kota. Sebab, dalam praperadilan kan yang diuji memang lebih pada aspek formil,” ujar IPTU Siswanto.

Sedangkan terkait permintaan pemohon agar termohon membawa rekaman CCTV ruang pemeriksaan, IPTU Siswanto menjelaskan bahwa kapasitas penyimpanan CCTV hanya mampu merekam selama 22 hari.

“Kapasitasnya hanya 22 hari,” pungkasnya.

Salah satu proyek yang tengah berjalan berada di Desa Jati, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. 

Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp870 juta itu dimenangkan dan dikerjakan oleh CV Cakra Jayendra dan ditargetkan selesai sebelum pergantian tahun. 

Pengawas Lapangan Hasan mengatakan, bahwa proyek SPAM ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Jati dan sekitarnya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih. 

“Kami yakin proyek ini berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. Semua tahapan pelaksanaan sudah mengikuti prosedur dan petunjuk teknis yang berlaku,” ujar Hasan dikonfirmasi, Kamis (23/10/2025). 

Hasan menambahkan, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah disusun secara matang dan sesuai kebutuhan lapangan. Ia optimistis proyek dapat selesai sesuai target waktu, yaitu Desember 2025. 

“Proyek ini diberi waktu empat bulan, dan ini sudah berjalan dua bulan. Saya optimis proyek ini selesai tepat waktu,” tegasnya. 

Pengawasan proyek, kata Hasan, dilakukan secara berkala agar pelaksanaannya transparan dan akuntabel. Ia memastikan, setiap tahapan pekerjaan sudah memenuhi standar teknis yang ditetapkan. 

“Pelaksanaan proyek dilakukan dengan baik dan sesuai rencana. Kalau ada bagian yang tidak sesuai, pasti akan kami perbaiki bahkan tak ragu dibongkar. Kami ingin hasilnya benar-benar bermanfaat bagi warga,” pungkasnya. 

Pembangunan SPAM di Desa Jati menjadi salah satu program penting Pemkab Tuban dalam memperluas layanan air bersih hingga ke wilayah pedesaan, sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Launching ini sekaligus menjadi simbol komitmen masyarakat dan pemerintah dalam menjaga generasi emas Indonesia melalui makanan bergizi dan higienis. 

Kepala SPPG Gedongombo 3, Hernandi Firmansyah Putra, menjelaskan bahwa tahap awal program ini akan menjangkau 1.000 penerima manfaat dari berbagai satuan pendidikan, mulai dari KB, TK, RA, SD, MI, MTs hingga SMP. 

“Tahapan distribusi ini akan terus diperluas secara bertahap hingga mencapai 3.000 penerima manfaat. Tujuannya agar seluruh generasi muda di wilayah kami bisa menikmati manfaat gizi yang aman dan berkualitas,” ungkap Firman. 

SPPG Gedongombo 3 ditugasi mendistribusikan Makanan Bergizi (MBG) ke 33 sekolah di Kecamatan Semanding, dengan total cakupan 2.558 penerima manfaat. Program ini bukan hanya sekadar penyaluran makanan, melainkan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan gizi anak sekolah, terutama di wilayah pedesaan. 

Dalam pelaksanaannya, SPPG Gedongombo 3 memberdayakan warga lokal dari Ring 1 sebagai relawan. Langkah ini tidak hanya memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung melalui lapangan kerja baru di sekitar dapur produksi. 

“Kami ingin pemberdayaan ini nyata, agar warga sekitar merasakan manfaat ekonomi sekaligus memiliki tanggung jawab sosial terhadap kualitas gizi anak-anak mereka,” tambah Firman. 

Lebih jauh, SPPG Gedongombo 3 menegaskan komitmennya terhadap keamanan pangan tingkat tinggi. Kolaborasi erat dengan berbagai stakeholder — mulai dari pemerintah desa, tenaga kesehatan, hingga penyedia bahan baku — menjadi kunci keberhasilan menjaga mutu makanan. Setiap tahap produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi, dijalankan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) higienis yang ketat. 

“Bahan baku yang kami gunakan adalah yang terbaik dan teruji. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai SOP. Semoga dengan disiplin yang tinggi, tidak ada kejadian yang mencoreng komitmen kami, seperti kasus keracunan makanan,” tegas Firman. 

Dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab sosial, SPPG Gedongombo 3 menjadi contoh nyata bahwa program gizi bukan sekadar distribusi makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk membentuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Program tersebut dinilai telah mendiskreditkan, menyudutkan, menghina, dan melecehkan lembaga pesantren serta para kiai dan santri, yang selama ini menjadi bagian penting dari fondasi pendidikan di Indonesia. 

Ketua DPC PKB Tuban Miyadi dengan tegas menyebut tudingan bahwa pesantren merupakan tempat perbudakan dan praktik feodalisme sebagai fitnah keji yang tidak bisa ditoleransi. 

Menurutnya, tudingan tersebut bukan hanya melukai hati jutaan santri dan kiai di Indonesia, tetapi juga merusak citra pesantren yang selama ini dikenal sebagai pusat pembentukan akhlak, moral, dan karakter bangsa. 

“Pernyataan itu sangat tidak berdasar dan mencederai martabat pesantren. Kami mengecam keras tayangan tersebut. Pesantren bukan tempat perbudakan, melainkan lembaga pendidikan yang melahirkan banyak tokoh bangsa dan menjadi benteng moral masyarakat,” ujarnya Rabu, (15/10/2025) usai konsolidasi bersama jajaran pengurus DPAC. 

Miyadi menjelaskan, bahwa pesantren memiliki peran historis dan strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era modern, pesantren menjadi pusat pergerakan sosial, keagamaan, dan kebangsaan. Para santri dididik untuk memiliki semangat cinta tanah air, kemandirian, serta akhlak mulia. 

Pria yang juga menjabat wakil DPRD Tuban itu juga mengingatkan bahwa serangan terhadap pesantren sama halnya dengan merendahkan kontribusi besar para ulama dan kiai dalam menjaga keutuhan NKRI. 

Menurutnya, banyak pesantren yang telah melahirkan tokoh-tokoh besar nasional, pejuang kemerdekaan, dan pemimpin masyarakat. 

Lebih jauh, Miyadi mendesak KPI untuk turun tangan melakukan evaluasi serius terhadap tayangan tersebut dan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan hak siar. 

“Kami mendesak KPI tidak tinggal diam. Tayangan seperti ini tidak hanya merugikan pesantren, tetapi juga bisa memicu keresahan di tengah masyarakat,” tegasnya. 

Sebagai partai yang lahir dari rahim pesantren, PKB menyatakan siap berdiri di garda terdepan untuk membela kehormatan para kiai dan lembaga pesantren di seluruh Indonesia. 

Pria kelahiran Kabupaten Bojonegoro itu juga mengajak seluruh komponen masyarakat, khususnya kalangan santri, untuk tetap tenang namun tidak tinggal diam terhadap upaya-upaya pelemahan citra pesantren. 

“Pesantren adalah benteng moral bangsa. Kami akan terus melawan segala bentuk upaya yang ingin meruntuhkan marwahnya,” pungkas Miyadi. 

Pernyataan tegas tersebut muncul di tengah gelombang protes dari berbagai kalangan terhadap tayangan Xpose Uncensored yang dianggap tidak sensitif dan melukai perasaan para santri dan kiai. 

Sejumlah ormas Islam, kalangan kiai, hingga santri di berbagai daerah juga mulai menyuarakan penolakan dan desakan permintaan maaf secara terbuka dari pihak stasiun televisi yang bersangkutan. Beberapa bahkan melaporkan atas dugaan pidana.

Dalam perkara dugaan pemalsuan dokumen pengurusan sertifikat hak milik (SHM) itu, Resa tak hanya memohon dibebaskan dari segala tuntutan, tetapi juga mengungkap langkah berani: melaporkan ayah kandungnya sendiri, Budi Riyanto, ke pihak berwajib. 

Budi, yang disebut sebagai buron sekaligus eksekutor utama dalam kasus tersebut, dituding menjadi sosok yang justru menjerumuskan anaknya sendiri ke dalam pusaran hukum. 

“Saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dituduh membuat surat palsu. Saya hanya ingin mencari keadilan setelah lebih dari dua tahun,” ujar Resa di hadapan majelis hakim. 

Dalam nada lirih, Resa mengaku berat hati harus menyeret nama ayah kandungnya ke ranah hukum. Namun, katanya, langkah itu harus ditempuh demi menegakkan kebenaran. 

“Benar, beliau orang tua saya. Tapi tega sekali mengorbankan anaknya. Sakit rasanya. Akhirnya mau tidak mau saya melaporkan orang tua saya ke pihak berwajib,” ungkap pria 37 tahun itu. 

Resa juga sempat berterima kasih kepada keluarga yang setia mendampingi selama proses hukum berjalan. 

“Saya pasrah kepada Allah SWT. Terima kasih untuk istri yang selalu mendukung saya, dan untuk ibu, semoga segera diberi kesehatan,” ucapnya sebelum menutup pledoi dengan doa. 

Penasihat hukum terdakwa, Johan Avie, membacakan berkas pledoi setebal 50 halaman. Ia menilai sejak tahap penyidikan di kepolisian hingga persidangan, proses hukum terhadap kliennya sarat kejanggalan. 

Menurutnya, tuntutan empat tahun penjara yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) berdasarkan Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 56 ke-2 KUHP tidak berdasar kuat. 

“Kami menilai tuntutan ini sangat dipaksakan. Dari sepuluh saksi yang dihadirkan JPU, tak satu pun bisa menjelaskan peran Resa secara jelas. Bahkan sebagian besar saksi maupun pelapor mengaku tidak mengenal terdakwa,” terangnya. 

Johan juga menyoroti keterangan saksi ahli Bambang Suheriyadi yang menegaskan bahwa unsur “dengan sengaja” dalam pasal tersebut berarti seseorang harus benar-benar tahu bahwa pihak yang dibantunya sedang melakukan kejahatan. 

“Tidak ada pidana tanpa otak dan pelaku. Berdasarkan fakta di persidangan, klien kami bukan keduanya,” tegas Johan. 

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya, Majelis Hakim yang diketuai Sarudi menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada JPU menyampaikan tanggapan pada Kamis (16/10/2025) mendatang. 

Namun di tengah jalannya sidang, Sarudi yang juga Wakil Ketua PN Gresik memberi peringatan keras agar tidak ada pihak mana pun yang mencoba melakukan intervensi terhadap majelis hakim. 

“Jangan pernah sekali-kali memfitnah, meneror, atau mengganggu majelis hakim. Kami bisa langsung melapor kepada pihak berwajib,” tegasnya. 

Ia menambahkan, seluruh anggota majelis hakim terus berdiskusi secara intensif di luar sidang demi menghasilkan putusan yang adil. 

“Majelis hakim berkomitmen menjaga independensi. Kami meyakini ada kepentingan besar di balik perkara ini, karena itu kami akan memutus seadil-adilnya,” tandas Sarudi.

Ketua DPC PKB Tuban, Miyadi menyampaikan refleksi perjalanan partai sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat. 

“Dalam kesempatan kali ini kami mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Tuban. Karena dalam usia 27 tahun ini, kami belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat,” ujar Miyadi. 

Ia menegaskan, PKB di Tuban terus berusaha memberikan kontribusi terbaik. Namun, Miyadi tidak menampik bahwa masih banyak hal yang belum terpenuhi sesuai ekspektasi publik. 

Meski demikian, ia juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada masyarakat Tuban yang telah memberi kepercayaan sejak berdirinya PKB pada 23 Juli 1998 hingga kini. Menurutnya, kepercayaan itu tercermin dari amanah yang diberikan di legislatif maupun eksekutif. 

“Mulai tahun 2011, kita memiliki kader terbaik yang dipercaya masyarakat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tuban, yakni KH. Fathul Huda dan Ir. H. Noor Nahar Hussein. Selama 10 tahun mereka berperan aktif membangun Tuban bersama masyarakat,” lanjutnya. 

Pria yang sekarang menjabat Wakil Ketua DPRD Tuban itu kemudian merinci perjalanan perolehan kursi PKB di DPRD Tuban dari masa ke masa. Pada Pemilu 1999, PKB berhasil meraih 11 kursi. Lima tahun kemudian, periode 2004–2009, perolehan kursi sedikit menurun menjadi 10 kursi. 

Memasuki periode 2009–2014, dinamika politik internal membuat kursi PKB kembali merosot menjadi 7 kursi. Namun, pada Pemilu 2014–2019, PKB berhasil bangkit dengan raihan 14 kursi, apalagi saat itu memiliki figur kuat di eksekutif. Tren positif berlanjut pada Pemilu 2019–2024, dengan peningkatan menjadi 16 kursi. 

“Namun pada Pemilu 2024 lalu, setelah kehilangan figur bupati dan wakil bupati, perolehan kursi PKB kembali turun drastis menjadi 11 kursi,” ungkap Miyadi. 

Ia menyebut fenomena tersebut sebagai bagian dari “hiruk pikuk” perjalanan politik PKB di Tuban, sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi ke depan. 

“Kami berkomitmen agar ke depan PKB bisa lebih dekat dengan rakyat, benar-benar hadir dalam kebijakan, serta menjaga kepercayaan masyarakat Bumi Wali,” tegasnya.

Bambang, Ketua Serikat Tani Randurejo, menyebutkan bahwa peran petani tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa. Sejak era penjajahan Belanda dengan sistem tanam paksa, petani sudah jadi garda depan perlawanan. 

“Petani itu bukan sekadar penggarap tanah, tapi bagian dari sejarah bangsa yang ikut melawan penjajahan. Sayangnya, sampai sekarang nasib petani masih jauh dari sejahtera,” ungkapnya Rabu, (24/9/2025). 

Menurut Bambang, semangat Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang lahir dari amanat UUD 1945 sebenarnya jelas, tanah harusnya untuk rakyat. Namun, hingga kini pelaksanaannya mandek. Alih-alih menjalankan reforma agraria, pemerintah justru mengeluarkan berbagai kebijakan yang dianggap makin menekan petani. 

Senada, Widayat, Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Grobogan, menyoroti peran negara lewat Perhutani yang dinilai masih jadi “tuan tanah besar”. 

Ia mencontohkan berbagai program seperti PHBM, Perhutanan Sosial, hingga Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), yang menurutnya justru melanggengkan monopoli tanah. 

“Program KHDPK itu hanya ilusi. Petani tetap harus bayar sewa tanah dengan kisaran Rp750 ribu sampai Rp1,5 juta per hektar tiap panen. Itu bukti kalau pemerintah tidak benar-benar berpihak pada petani,” tegasnya. 

Ia juga mengkritisi Program Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dinilai hanya dalih untuk merampas tanah rakyat. Apalagi, pelaksanaannya melibatkan aparat keamanan dari TNI, Polri, hingga kejaksaan. 

“Ini memperlihatkan watak rezim hari ini yang anti demokrasi. Petani berhadapan langsung dengan aparat,” tambahnya. 

Di tengah situasi tersebut, AGRA mengusung slogan “Tidak Ada Demokrasi Tanpa Land Reform, Tidak Ada Kedaulatan Pangan Tanpa Tanah di Tangan Kaum Tani”. Bagi mereka, satu-satunya jalan keluar adalah memperkuat organisasi tani yang demokratis dan mendorong reforma agraria sejati. 

“Petani butuh tanah, bukan janji. Kalau pemerintah tidak berpihak pada rakyat, maka rakyat harus bersatu untuk memperjuangkan haknya,” tandasnya

Organisasi ini menilai rezim baru melanjutkan kebijakan anti-rakyat dari periode sebelumnya dan bahkan semakin menampilkan wajah fasis. 

Dalam pernyataan resmi bertanggal 2 September 2025, Sekretaris Jenderal AGRA, Saiful Wathoni menegaskan, bahwa kondisi rakyat Indonesia saat ini berada dalam lingkaran krisis yang akut. 

“Pemerintah sibuk mengonsolidasikan kekuasaan politik dan ekonomi, sementara penderitaan rakyat dibiarkan menumpuk. Rakyat hanya dijadikan korban pajak, PHK, dan naiknya harga kebutuhan pokok,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima satujatim. 

AGRA juga menyoroti langkah pemerintah membentuk sovereign wealth fund bernama BPI Danantara yang mengelola aset BUMN. Menurut mereka, kebijakan itu malah bisa memperkuat monopoli kapital dan mengorbankan kepentingan publik. 

Selain itu, pemotongan anggaran publik berkedok efisiensi disebut justru bisa memangkas hak rakyat. Sementara gaji aparatur negara dinaikkan, fasilitas DPR ditambah, masyarakat dipaksa menanggung beban baru lewat pajak. AGRA, kata Saiful, menilai pemerintah telah melakukan manipulasi data ekonomi. 

“BPS menyebut pertumbuhan ekonomi 5,12 persen, tetapi kenyataan di lapangan rakyat semakin sulit bertahan hidup. Itu pencitraan palsu,” tegas. 

Lebih lanjut, gelombang aksi massa semakin meluas setelah tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, dalam demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus 2025 lalu. AGRA menyebut peristiwa itu membuka kedok watak brutal aparat. 

“Kematian saudara Affan adalah bukti nyata kekerasan aparatur penegak hukum. Ia telah menjadi martir yang memicu kebangkitan rakyat di berbagai kota,” ujarnya. 

Sejak itu, protes merebak di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Solo, Makassar, Medan, hingga kota-kota kecil. Massa yang marah membakar fasilitas publik, bahkan menjarah rumah pejabat. 

AGRA juga  mencatat hingga 2 September 2025 terdapat 10 orang meninggal dunia, 1.241 orang ditangkap, dan sekitar 800 orang mengalami luka-luka serius. Mereka menyebut situasi di sejumlah kota besar menyerupai kondisi darurat militer, dengan aparat TNI-Polri melakukan sweeping, patroli, hingga penembakan terhadap massa aksi. 

“Rezim Prabowo-Gibran menjawab tuntutan rakyat bukan dengan solusi, tetapi dengan gas air mata, peluru karet, penangkapan, bahkan penculikan,” imbuhnya. 

Meski jatuh banyak korban, AGRA yakin perlawanan rakyat tidak akan padam. Mereka menilai penderitaan kaum buruh, tani, nelayan, pedagang kecil, mahasiswa, hingga intelektual hanya akan semakin menambah amarah publik. 

“Ketika aksi damai ribuan kali tidak digubris, rakyat tentu akan mencari jalannya sendiri. Jangan salahkan rakyat jika merebut haknya dengan kekuatan tangan mereka,” tegas AGRA. 

Dalam pernyataannya, AGRA menyampaikan sepuluh tuntutan utama kepada pemerintah, mulai dari penghentian tindasan fasis, pembebasan tahanan aksi, hingga reformasi Polri. 

Mereka juga mendesak agar RUU Perampasan Aset Koruptor segera disahkan, harga kebutuhan pokok diturunkan, upah buruh dinaikkan, pendidikan dan kesehatan digratiskan, serta reforma agraria sejati dilaksanakan. 

“Ini bukan sekadar tuntutan politik, tetapi kebutuhan dasar rakyat yang harus segera dipenuhi. Pemerintah harus bertanggung jawab,” tandasnya.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu siang, 31 Agustus 2025 di kantor DPC PKB Tuban. 

Rangkaian acara dimulai dengan sholat ghoib yang dipimpin oleh pengurus cabang, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. Hadir dalam kesempatan itu para jajaran pengurus DPC dan DPAC, dan anggota Fraksi PKB DPRD Tuban. 

Suasana khidmat tampak menyelimuti jalannya acara, terutama saat doa dipanjatkan untuk almarhum Affan dan keselamatan bangsa. 

Ketua DPC PKB Tuban, Miyadi dalam sambutannya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Affan. Menurutnya, tragedi yang menimpa almarhum menjadi peringatan bahwa hak-hak rakyat dalam menyampaikan aspirasi harus tetap dijamin oleh negara. 

“Kami keluarga besar PKB Tuban ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Insiden yang menimpa almarhum Affan Kurniawan bukan hanya duka bagi keluarga, tapi juga duka bagi bangsa. Kami berharap ke depan aparat lebih mengedepankan sisi humanis dalam mengawal aksi unjuk rasa rakyat,” ujarnya. 

Pria yang sekarang menjabat Wakil Ketua DPRD Tuban itu menambahkan, doa bersama ini juga ditujukan agar bangsa Indonesia senantiasa diberi keselamatan, terutama di tengah situasi sosial-politik yang tengah dinamis. 

Ia menekankan bahwa suara rakyat yang disampaikan di jalanan seharusnya dipandang sebagai aspirasi, bukan ancaman. 

Selain itu, pihaknya mendorong agar pemerintah menindaklanjuti kasus ini secara transparan dan memberi perhatian kepada keluarga korban. 

“Negara tidak boleh abai. Keadilan untuk almarhum dan keluarganya harus ditegakkan,” imbuhnya. 

Menurutnya, peristiwa itu menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak boleh dijalankan dengan kekerasan. Ia berharap aparat keamanan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis saat mengawal aspirasi masyarakat di jalanan. 

“Demonstrasi adalah hak rakyat. Mengawal aspirasi seharusnya dengan dialog, bukan dengan kekerasan atau tindakan represif. Kita tidak ingin lagi ada korban yang jatuh, terlebih dari kalangan rakyat kecil,” tambahnya. 

Tak hanya mengirim doa, DPC PKB Tuban juga menyerukan agar pemerintah pusat menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dinilai menjadi kunci agar keluarga korban mendapatkan keadilan, serta menjadi pembelajaran agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. 

Selain doa bersama, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan rapat koordinasi internal DPC PKB Tuban. Para pengurus membahas konsolidasi organisasi, strategi menghadapi dinamika politik nasional, hingga penguatan peran partai dalam mengawal isu-isu kerakyatan di tingkat lokal.

Itulah salah satu semangat yang dibawa Eka Setiawan, Owner Glamour Pool dan Bistro, berlokasi di jalan Basuki Rahmat (Basra) nomor 185 Tuban. 

Demi menunjang prestasi, Denny panggilan akrab Eka Setiawan mengungkapkan bahwa Glamour Pool dan Bistro juga membuka pendaftaran pembinaan bagi peserta berusia 15 tahun ke atas yang bercita-cita menjadi atlet profesional hingga tingkat nasional. 

“Kita berharap hadirnya tempat ini bisa menjadi pusat pembinaan atlet biliar, khususnya atlet Kabupaten Tuban. Sekaligus memajukan olahraga hingga tingkat nasional,” tambah Denny. 

Keberadaan Glamour Pool dan Bistro juga sukses menyelenggarakan event Biliar Kapolres Cup Jatim 2025. Kegiatan tersebut sebagai upaya menjaring bibit-bibit atlet berbakat hingga menuju prestasi ke tingkat nasional. 

“Event pada bulan lalu itu sebagai ajang membidik dan mencari bibit-bibit atlet biliar. Semua demi membentuk atlet profesional yang nantinya bisa bersaing sampai tingkat nasional,” jelas Denny. 

Menurutnya, keberadaan fasilitas ini dapat menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan minatnya dalam olahraga, sekaligus menjaga kebugaran tubuh. Sebab, olahraga biliar memiliki banyak manfaat, baik secara fisik maupun mental. Termasuk menjadi sarana hiburan untuk melepas penat usai bekerja. 

“Olahraga biliar dapat meningkatkan konsentrasi, koordinasi mata, tangan, kemampuan berpikir strategis, dan bisa mengurangi stres, serta mempererat interaksi sosial,” ungkapnya. 

Di tempat ini menyediakan fasilitas puluhan meja biliar yang di desain bersih dan nyaman bagi pengunjung. Kemudian, dilengkapi layanan instruktur biliar bagi pemula, sehingga mereka dapat berlatih hingga mahir. 

“Fasilitas di sini dapat memacu semangat para pencinta olahraga untuk terus mengasah skill dan kemampuan bermain biliar. Prinsipnya, manajemen berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi setiap pengunjung,” jelasnya. 

Tak hanya arena biliar, para pengunjung dapat menikmati beragam menu makanan, snack, dan minuman sehat tanpa alkohol bersama keluarga atau teman terdekat untuk menghabiskan waktu istimewa. 

Manajemen menegaskan bahwa di tempat ini tidak menyediakan minuman beralkohol, dan mendukung penuh pemberantasan narkotika maupun obat terlarang di wilayah Kabupaten Tuban. 

“Kita berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba atau obat terlarang di Tuban,” terang Denny. 

Lebih lanjut, berdirinya tempat biliar itu disambut baik para pengunjung. Sebab, tempat ini bisa menjadi wadah positif bagi generasi muda dan masyarakat luas untuk menyalurkan minatnya dalam olahraga, dan menjaga kebugaran tubuh. 

“Kita suka bermain disini, tempatnya nyaman, bersih dan pegawainya ramah. Tempat ini juga bisa sebagai sarana olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan skill,” ungkap Anton salah satu pengunjung sambil bermain.

Itulah semangat yang diusung Kelompok KKN 08 IAINU Tuban saat menggelar Seminar dan Pelatihan “UMKM Desa Naik Kelas: Menembus Pasar Digital dengan Strategi Pemasaran Online” di Balai Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Selasa (12/8/2025). 

Acara yang dihadiri ibu-ibu PKK dan warga desa ini menjadi salah satu program pamungkas KKN 08. Dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kegiatan dilanjutkan sambutan dari Sekretaris Desa Jadi, Eko Astro, yang mewakili Kepala Desa. 

“Semoga ibu-ibu mendapatkan ilmu yang lebih mendalam mengenai digital marketing. Saya sangat mengapresiasi teman-teman KKN mulai dari pelatihan pupuk, singkong karamel, dan lain sebagainya. Semua ini bermanfaat untuk warga Desa Jadi,” ujarnya. 

Disaat yang sama, ketua kelompok KKN 08 IAINU Tuban, Sukron, dalam sambutannya menegaskan bahwa seminar ini adalah tindak lanjut dari rangkaian program kerja mereka. 

“Program ini adalah salah satu program terakhir kami, mulai dari pemetaan aset, pemetaan mimpi atau keinginan masyarakat, hingga berbagai pelatihan. Digital marketing ini kami harap bukan hanya menjadi wawasan, tetapi juga bisa dipraktikkan untuk mengembangkan potensi desa,” ungkapnya. 

Sesi utama dalam forum tersebut dipandu Hana, anggota KKN 08, dengan narasumber Fastabiqul Khoirot dari Jenu, Tuban. Sebelum materi dimulai, peserta diperkenalkan hasil inovasi Opak Seblakriyah—produk olahan ibu-ibu PKK bersama anggota KKN. 

Dalam forum itu juga Anikmah, salah satu anggota KKN, memaparkan resep dan konsep inovasi yang menyasar anak-anak hingga remaja penggemar jajanan pedas. 

Dalam paparannya, Fastabiqul Khoirot mengajak peserta memahami dasar-dasar digital marketing dan potensi pasar online. Ia menyampaikan sejumlah poin penting: pengertian digital marketing, perbedaan pasar online dan offline, lalu  media pemasaran online, cara menentukan modal bisnis, mengidentifikasi target pasar UMKM, 

"Serta jurus pemasaran efektif di era digital—mulai dari memilih platform yang tepat, membuat konten menarik, hingga membangun interaksi dengan pelanggan," tuturnya. 

Sesi tanya jawab menjadi bagian yang paling interaktif. Warga desa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi langsung mengenai cara memasarkan produk lokal mereka secara online. 

Bagi Desa Jadi, pelatihan ini tidak hanya menjadi penutup rangkaian KKN, tetapi juga awal dari proses adaptasi UMKM menuju era pemasaran digital. Dengan bekal pengetahuan dan contoh inovasi produk, masyarakat diharapkan mampu memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan membuka peluang usaha baru di tengah persaingan global.

Sejumlah warga berkumpul, duduk rapi di bawah naungan tenda sederhana, sementara di sisi lain beberapa karung berisi kotoran ternak, bekatul, dan jerami sudah tersusun rapi. 

Di tengah kesibukan itu, Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) 08 IAINU Tuban bersiap memulai kegiatan yang menjadi program unggulan, yakni dan pelatihan pembuatan pupuk kompos. 

Kegiatan ini dihadiri tak hanya oleh warga setempat, tetapi juga perwakilan perangkat desa, lalu mahasiswa UPN Surabaya yang tengah menjalani PKL di Kecamatan Semanding, serta jajaran penyuluh pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban. 

Acara dibuka dengan sambutan Ketua kelompok KKN 08 IAINU Tuban, Sukron, yang menegaskan bahwa tujuan pelatihan ini adalah mengajak masyarakat mengolah limbah rumah tangga dan kotoran peternakan menjadi pupuk bernilai guna.

“Awalnya kami berencana memanfaatkan limbah kapur dan kotoran peternakan untuk dijadikan pupuk. Namun kami menyesuaikan dengan kondisi setempat, sehingga kita memanfaatkan limbah rumah tangga dan kotoran peternakan dengan tujuan pemanfaatan aset lokal,” ungkapnya. 

Sambutan itu disambut positif oleh Bapak Junaidi, Kepala Dusun Krajan, yang merasa kegiatan ini memberikan nilai tambah bagi petani desa. 

“Selama ini masyarakat memang sudah menggunakan pupuk organik, tapi hanya dengan cara dibakar, belum sampai diolah menjadi pupuk kompos. Pernah juga mendatangkan dari dinas, namun yang mempraktekkan hanya 4 sampai 5 orang. Terimakasih atas tambahan ilmu ini, semoga warga kami bisa mempraktekkan dan memanfaatkan pupuk organik secara optimal untuk meningkatkan unsur hara tanah,” ujarnya. 

Hesti, perwakilan dari DKP2P Kabupaten Tuban, menekankan bahwa kotoran ternak yang diolah lebih bermanfaat dibanding digunakan langsung. 

“Pupuk kompos mampu memperbaiki unsur tanah, manfaatnya jauh lebih besar jika kotoran ternak diolah terlebih dahulu daripada langsung digunakan,” jelasnya. 

Sementara itu, Santi, Koordinator Penyuluhan Pertanian Kecamatan Semanding, mengapresiasi langkah KKN 08 IAINU Tuban yang menjadikan pelatihan ini bagian dari program kerja mereka. 

“Terimakasih teman-teman KKN IAINU Tuban memasukkan pelatihan pembuatan pupuk kompos pada program kerja, karena di masyarakat pedesaan lebih banyak terjun di pertanian. Pertimbangan awal kenapa kita menggunakan pupuk, karena pupuk barang yang paling penting bagi petani, jika tidak menggunakan pupuk hasil panen akan merosot,” tuturnya. 

Usai sesi materi tentang berbagai jenis pupuk, kegunaannya, dan tanya jawab interaktif, warga diajak langsung mempraktekkan cara membuat pupuk kompos. Bahan-bahan yang digunakan meliputi kotoran ternak, bekatul/dedak, molase atau gula tetes, EM4, dan air secukupnya. Peralatan sederhana seperti cangkul, terpal, karung, dan timba juga disiapkan. 

Langkah pembuatannya pun terbilang praktis, pertama, pencampuran bahan utama kotoran ternak kering dicampur dengan jerami, sekam bakar, daun kering, atau serbuk gergaji untuk menyeimbangkan karbon dan nitrogen, lalu penyiraman Larutan EM4 dan air disiramkan hingga bahan terasa lembap namun tidak basah. 

Dilanjut, penumpukan dan fermentasi campuran diratakan setinggi maksimal 20 cm, ditutup rapat dengan terpal, lalu dibiarkan selama 5–7 hari dengan pembalikan rutin agar proses dekomposisi optimal. Terakhir, setelah 1–3 bulan, kompos siap digunakan jika sudah berwarna coklat tua, berbau tanah, dan bertekstur gembur. 

Warga tampak antusias mengikuti setiap tahap, seperti cara mengatur komposisi untuk mencampur bahan. Beberapa bahkan mengajukan pertanyaan seputar cara mempercepat fermentasi. 

Kegiatan yang ditutup dengan bacaan hamdalah dan sesi foto bersama ini tak hanya menambah keterampilan warga, tetapi juga mengajarkan prinsip keberlanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Desa Jadi Semanding memiliki peluang besar untuk mengurangi limbah sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.

Sebanyak 104 perempuan dari berbagai kecamatan di wilayah Bumi Wali berkumpul. Kegiatan ini digelar sebagai agenda konsolidasi, kaderisasi, sekaligus penguatan struktur partai. 

Selain itu, pelatihan ini diharapkan menjadi sarana membentuk karakter kader yang militan, berintegritas, dan matang secara ideologi. 

Dalam sambutannya, Bendahara Umum Perempuan Bangsa sekaligus Anggota DPR RI Ratna Juwita Sari menegaskan, bahwa perempuan memiliki posisi strategis, tidak hanya dalam lingkup keluarga dan masyarakat, tetapi juga di panggung politik nasional. 

Ia menilai peningkatan wawasan kebangsaan dan kapasitas politik menjadi kunci bagi perempuan untuk hadir sebagai agen perubahan yang mendorong politik lebih beretika, inklusif, dan berpihak pada rakyat. 

“Kita tidak bisa lagi memandang politik sebagai ruang yang jauh dari kehidupan perempuan. Justru melalui politik, kita dapat mengawal kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan kemajuan bangsa,” ujarnya. 

Lebuh lanjut, anggota DPR RI Komisi XII itu juga menekankan pentingnya menjaga integritas, memperkuat jejaring, dan memahami persoalan rakyat secara mendalam. 

Sementara itu, Ketua DPC Perempuan Bangsa Tuban, Hj. Mutafarida, S.Pd.i, menegaskan, bahwa DIKBAR merupakan momentum penting dalam perjalanan organisasi sayap partai. 

“Kegiatan ini kami rancang tidak hanya untuk membentuk kader yang militan secara fisik, tetapi juga matang dalam ideologi dan tangguh dalam dunia politik,” ujarnya. 

Mutafarida menekankan, di tengah persaingan politik yang semakin dinamis, perempuan tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam struktur partai. 

“Kami ingin perempuan menjadi penggerak, agen perubahan, dan tokoh yang mampu membangun jaringan politik yang kuat hingga ke tingkat desa,” katanya. 

Disaat yang sama, Ketua DPC PKB Kabupaten Tuban, H. Miyadi, S.Ag., M.M., yang hadir memberikan arahan, menegaskan pentingnya kaderisasi sebagai pondasi utama kekuatan partai. Menurutnya, tanpa proses kaderisasi yang konsisten, partai akan kesulitan menjaga kesinambungan kepemimpinan. 

“Kekompakan dan kolaborasi antar badan otonom adalah kunci. Jika barisan kader di akar rumput solid, gerakan partai akan lebih terarah dan kuat,” tegas Miyadi. 

Sebab, perempuan memiliki peran vital di tengah masyarakat, terutama dalam menggerakkan komunitas dan membangun jejaring sosial. 

Selain itu, kata Pria yang sekarang menjabat sebagai wakil DPRD Kabupaten Tuban tersebut, faktor kuota 30 persen caleg perempuan yang diwajibkan undang-undang menjadi salah satu pendorong kaderisasi perempuan in.

Kegiatan ini diikuti oleh 200 kader muda dari seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kabupaten Tuban. Selain menjadi ajang konsolidasi ideologi, pelatihan ini juga menjadi bagian dari penguatan struktur partai serta pembentukan karakter kader militan dan berintegritas. 

Ketua DKC Panji Bangsa Tuban, Muhammad Mughni M.T., M.Eng., menyampaikan bahwa DIKBAR merupakan momentum penting dalam perjalanan organisasi sayap partai tersebut. 

“Hari ini adalah momentum bersejarah. Bukan hanya karena kita berkumpul dalam satu barisan, tapi karena kita sedang membangun kekuatan besar Panji Bangsa sebagai pasukan ideologis, disiplin dan setia kepada garis perjuangan PKB dan Gus Muhaimin,” ujarnya penuh semangat. 

Mughni menegaskan bahwa program ini dirancang tidak hanya untuk membentuk kader yang militan secara fisik, tetapi juga matang dalam ideologi dan tangguh secara politik. 

“Panji Bangsa diciptakan bukan untuk menjadi pelengkap partai, tapi untuk menjadi tulang punggung partai,” tambahnya. 

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Tuban, H. Miyadi, S.Ag., M.M., dalam arahannya menegaskan pentingnya kaderisasi sebagai pondasi utama kekuatan partai. 

“Kader Panji Bangsa di Tuban harus semangat, disiplin, dan dedikasi. Dengan militansi dan kekompakan, kita bisa mengukir prestasi dan kemenangan di daerah,” tegas Miyadi. 

Miyadi juga menambahkan bahwa kekompakan dan kolaborasi antar banom akan memperkuat barisan kader di akar rumput serta menjadikan gerakan partai lebih terarah dan solid. 

“Panji Bangsa, Garda Bangsa, dan Perempuan Bangsa harus saling melengkapi, saling menguatkan, dan menjadi motor penggerak di tingkat bawah. Kita ingin melihat kegiatan‑kegiatan yang lebih besar dan lebih bermanfaat untuk masyarakat,” katanya. 

Selain itu, dengan adanya DIKBAR ini, politisi yang sekarang menjabat sebagai wakil DPRD Kabupaten Tuban itu ikut optimis akan perolehan suara di Bumi Wali kedepannya. 

“Dengan semangat Panji Bangsa dan seluruh banom, kita tidak hanya ingin menang suara, tetapi juga menang kursi. Siap menang?” serunya, disambut pekik semangat seluruh peserta DIKBAR. 

Tak lupa, politikus asal Bojonegoro juga mengapresiasi kerja keras panitia, pemateri, dan seluruh peserta yang menunjukkan dedikasi tinggi sepanjang pelatihan. Menurutnya, semangat dan antusiasme para kader menjadi bukti bahwa masa depan PKB Tuban ada di tangan yang tepat. 

“Pendidikan kader ini menandakan kalian adalah orang-orang pilihan, yang akan diandalkan PKB, khususnya di Bumi Wali,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Miyadi mengungkapkan bahwa DIKBAR tidak akan berhenti di pelatihan ideologis semata. Ke depan, akan ada pelatihan ekonomi dan program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk konkret kehadiran kader PKB di tengah rakyat. 

Selama dua hari pelaksanaan, peserta dibekali materi seputar ideologi partai, strategi politik, peningkatan kapasitas kader, serta pengabdian sosial. 

Dengan berakhirnya kegiatan ini, DKC Panji Bangsa Tuban berharap lahir kader-kader yang tak hanya loyal, tapi juga siap menjadi penggerak kemenangan PKB di masa mendatang.

Hadir dalam acara itu perwakilan Bea Cukai Kanwil Jatim I, Satpol PP Jawa Timur, Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, serta puluhan peserta dari kalangan komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, hingga paguyuban toko kelontong. 

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Jatim I, Bagus Sulistijono menjelaskan, bahwa agenda sosialisasi ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Cukai, yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak negatif dari rokok ilegal. 

“Bahaya ini maksudnya bahaya bagi yang mengonsumsi dan merugikan negara secara keseluruhan,” tuturnya. 

Menurut Bagus, rokok bercukai resmi memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara yang berdampak pada pembangunan nasional. Sebaliknya, produk tanpa cukai justru merugikan banyak pihak. 

“Semua peserta ini diharapkan menjadi kepanjangan tangan bea cukai untuk menyosialisasikan kepada masyarakat luas terkait giat ini,” harapnya. 

Mantan Kepala Bea Cukai Probolinggo itu menghimbau warga untuk berhenti mengonsumsi rokok ilegal karena berdampak buruk, baik dari sisi kesehatan maupun kerugian negara. 

“Jika menemukan peredarannya harap lapor ke bea cukai atau Satpol PP,” pungkasnya. 

Disaat yang sama, Kasatpol PP dan Damkar Tuban, Gunadi menambahkan, bahwa kegiatan serupa rutin dilakukan di Kabupaten Tuban, dengan menyasar seluruh wilayah kecamatan. 

“Operasi gabungan rutin kita lakukan. Dan pada tahun ini ada 2 toko kelontong yang kita edukasi disebabkan mereka terbukti menjual rokok ilegal,” bebernya. 

Pak Gun-sapaan akrabnya menyebut, berdasarkan catatan Satpol PP, peredaran rokok ilegal di wilayah Tuban tergolong rendah dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

“Hal ini disebabkan kita agendakan setiap kecamatan ada 2 kali kegiatan operasi gabungan yang melibatkan aparat penegak hukum dan OPD terkait,” tegas Gunadi. 

Sementara itu, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Jatim, Andyka Merry Rustiyanto, menyatakan pihaknya terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri rokok ilegal serta risiko hukumnya. 

“Sekarang lagi marak dan modusnya bermacam-macam peredaran rokok ilegal ini,” terangnya. 

Andyka menegaskan bahwa sanksi hukum bagi pelaku pengedar dan penjual rokok ilegal sudah diatur secara tegas dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya pada Pasal 54 hingga 56. 

“Ciri-ciri rokok ilegal ada 4 antara lain rokok polos tanpa pita cukai, pita cukai bekas tapi ditempel lagi, pita cukai palsu dan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya,” tandasnya.

Berbeda dari metode KKN biasanya yang fokus pada permasalahan dan solusi, pendekatan ABCD lebih menekankan pengembangan aset dan potensi lokal yang telah dimiliki desa. 

Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa melakukan pemetaan aset yang terdiri dari sumber daya alam, manusia, institusi, sosial, dan fisik. 

Dari aspek sumber daya alam, Karanglo memiliki satu waduk dan tiga telaga yang menjadi sumber air utama untuk kebutuhan harian dan irigasi pertanian. Lalu komoditas unggulan pertanian desa ini meliputi jagung, padi, singkong, tembakau, dan kacang. 

Di sektor sumber daya manusia, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan peternak, dengan sapi sebagai hewan ternak utama. Lokasi Karanglo yang berdekatan dengan pabrik Semen Indonesia juga menjadi peluang kerja bagi sebagian warga sebagai karyawan pabrik. 

Sementara itu, aset kelembagaan yang dimiliki desa cukup banyak. Desa Karanglo memiliki HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum), dua lembaga pendidikan tingkat anak usia dini yakni TK Chandra Kirana dan KB Mutiara Hati, serta fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan posyandu. 

Tak kalah penting adalah aset sosial dan budaya yang menunjukkan dinamika kehidupan masyarakat. Di antaranya, organisasi masyarakat seperti PKK, Karang Taruna Suka Maju, lima kelompok tani, serta organisasi keagamaan seperti LAZISNU, Fatayat NU, IPNU-IPPNU, dan Baricklana Management—sebuah organisasi lokal yang unik dan hanya ada di Karanglo. Terdapat pula tiga perguruan pencak silat: PSHT, Pagar Nusa, dan PRSH. 

Aset fisik desa juga terbilang memadai. Selain memiliki dua masjid besar yakni At-Taqwa dan Ar-Rahmah, desa ini dilengkapi dengan lapangan olahraga, jalan desa, mobil siaga, kendaraan tosa, area pemukiman, tanah kas desa, serta situs makam tokoh leluhur seperti Mbah Buyut Ki Tuan dan Mbah Buyut Jumilah yang menjadi bagian dari sejarah desa. 

“Kami ingin menggali potensi lokal desa bukan hanya dari apa yang kurang, tapi dari apa yang sudah dimiliki dan bisa dikembangkan. Pendekatan ABCD ini membantu kami melihat Karanglo sebagai desa yang kaya akan sumber daya,” ujar Muhammad Tri Handika Wahyu Setiawan , koordinator KKN Kelompok 7 IAINU Tuban Kamis, (24/7/2025). 

Wahyu menambahkan, hasil pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menyusun program-program pengembangan seperti pelatihan, pendampingan kelompok tani, promosi potensi desa berbasis media sosial, serta penguatan kelembagaan pemuda dan perempuan. 

“Kami berupaya agar setelah program KKN selesai, masyarakat bisa tetap melanjutkan pengelolaan potensi secara mandiri. Prinsipnya, kami hanya memantik dan memfasilitasi. Perubahan tetap berada di tangan masyarakat sendiri,” tegasnya. 

Diharapkan, pendekatan KKN berbasis aset seperti ini dapat menjadi model pengabdian yang relevan dan berkelanjutan, serta memberikan dampak jangka panjang bagi desa-desa lain di Tuban maupun di daerah lain.

Program ini hadir sebagai bagian dari upaya besar negara untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mendorong pemerataan pembangunan sumber daya manusia di seluruh pelosok negeri. 

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky seusai kegiatan penyerahan bantuan sosial di kawasan Pendapa Kridha Manunggal Tuban, Senin petang 21 Juli 2025. 

Dalam kesempatan itu, Bupati mengungkapkan bahwa saat ini telah terbentuk dua rombongan belajar untuk Sekolah Rakyat Tuban—masing-masing untuk jenjang SMP dan SMA, dengan total 50 siswa, atau masing-maing 25 siswa. 

“Pagi tadi anak-anak calon siswa Sekolah Rakyat sudah mengikuti tes kesehatan oleh Dinkes P2KB Tuban," ujar Mas Lindra. 

Lokasi pembelajaran awal ini bertempat di BLK Tuban. Ke depan, Pemkab akan terus memantau proses pembelajaran sekaligus menyiapkan pembangunan sarana prasarana pendukung. 

"Lahan sudah tersedia dan telah disurvei, luasnya sekitar 5 hingga 7 hektare, inshallah tahun depan mulai dibangun” terangnya 

Adapun terkait pelaksanaan teknis, termasuk penggajian guru, penunjukan kepala sekolah, dan kurikulum pendidikan sudah ada SOPnya dari pusat. 

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Tuban yang telah mendukung adanya Sekolah Rakyat yang termasuk dalam gelombang 1B. 

Khofifah menyebut bahwa program ini akan segera memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dalam waktu dekat, mengingat format Sekolah Rakyat mengadopsi sistem boarding school atau sekolah berasrama. 

“Kami berharap anak-anak bisa segera menyesuaikan diri, tumbuh dalam lingkungan yang baik, dan mendapatkan hak pendidikan secara layak. Terima kasih kepada Bupati Tuban atas komitmennya dalam mendukung program yang sangat strategis ini,” tandasnya.

Kegiatan selama dua hari tu bertujuan untuk penguatan organisasi dan menyikapi hal-hal baru yang sangat penting  pada berkembangnya organisasi. 

Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Widang, Dedi Zulkarnain menegaskan, kegiatan sudah direncanakan jauh hari oleh pengurus agar kader Ansor, Banser dan MDS Rijalul Ansor bisa hadir dengan maksimal. 

“Menyikapi banyak hal-hal baru yang perlu disosialisasikan pada PAC sampai ke Pimpinan Ranting (PR), seperti PO (peraturan organisasi) baru, badan usaha yang meliputi sektor ekonomi (BUMA) Badan Usaha Milik Ansor dan beberapa hal yang ada di luar peraturan organisasi yang harus disikapi oleh PAC sampai jajaran ranting," ujarnya. 

Dedi menjelaskan, bahwa keragaman kondisi PAC dan PR memerlukan penguatan kelembagaan, organisasi dan kaderisasi. 

“Masih ada ranting belum maksimal terkait regenerasi dan kaderisasi. Banyak hal yang perlu diadaptasi untuk memunculkan minat dan keinginan dalam berorganisasi," terangnya. 

Retreat tiga matra yang dihadiri oleh Sahabat Ahsanul Amilin dari Departemen Kaderisasi  PW (Pimpinan Wilayah) GP Ansor Jatim mengapresiasi PAC GP Ansor Widang dan para peserta yang telah mengadakan dan mengikuti retreat. 

“Ini kali pertama Retreat Tiga Matra tingkat PAC, ini sangat saya apresiasi, ” jelasnya. 

Sementara itu, H. Abdul Muiz., Lc  Ketua PC GP Anaor Tuban menegaskan, kerjasama dan silaturahmi jangan sampai terputus. 

“Kami menyadari bahwa organisasi ini mengurusi banyak kader, banyak bidang, dan juga kegiatan-kegiatan yang cukup besar dan padat, sehingga memerlukan kerja sama, maka dari itu saya berharap kegiatan seperti ini jangan sampai terputus, karena silaturahmi adalah kunci dan pondasi terbangunnya sebuah jaringan dalam organisasi," tuturnya. 

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah MWCNU Widang HM Mufid, S. Pd mengungkapkan, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat yang luas, warga NU diharapkan turut mengambil peran dalam mewujudkan Bangsa yang sejahtera dan bahagia. 

"Maka dari itu mari kita berdoa semoga kita yang hadir dan khidmat kepada organisasi supaya mendapatkan barokah dari para Muassis Nahdlatul Ulama dan manfaat dari organisasi” tandasnya. 

Selain itu, turut hadir dalam kegiatan yang khidmah tersebut Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Widang Teguh Budi Hariyanto.

Kegiatan ini diselenggarakan di Pendopo Kecamatan Kenduruan, Rabu (25/6/2025), sebagai bagian dari pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025. 

Sosialisasi ini merupakan bentuk sinergi antara Pemkab Tuban dengan Bea Cukai Bojonegoro serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 

Bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait cukai, bahaya rokok ilegal, dan manfaat kontribusi DBHCHT bagi pembangunan daerah. 

Kegiatan diikuti oleh 50 peserta dari tiga kecamatan, yakni 30 orang dari Kenduruan, 10 dari Jatirogo, dan 10 dari Bangilan. Para peserta terdiri dari tokoh masyarakat, pemilik warung penjual rokok, distributor, serta petani dan buruh tembakau. 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Tuban, Endro Budi Sulistyo, dalam sambutannya menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal bukan hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat dengan pelaku usaha rokok legal. 

“Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan berani melaporkan peredaran rokok ilegal. Karena, ini bukan hanya tugas pemerintah, namun merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegas Endro. 

Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kenduruan, Cahyadi Wibowo, turut mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat memperluas wawasan masyarakat terkait perbedaan antara rokok legal dan ilegal. 

“Masyarakat memiliki peran penting dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Kami berharap, informasi ini nantinya bisa disebarluaskan kepada yang lain,” tandasnya. 

Pada sesi materi, Dani Fianto dari Bea Cukai Bojonegoro memaparkan jenis-jenis pelanggaran cukai seperti rokok tanpa pita cukai, pita palsu, dan merek tiruan. Ia juga menyampaikan dasar hukum terkait sanksi pelanggaran cukai. 

“Undang-Undang Cukai No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 mengatur bahwa pelanggaran cukai bisa dikenai pidana penjara hingga 8 tahun dan/atau denda hingga 20 kali nilai cukai,” terang Dani. 

Selain itu, peserta juga diajak mengenali ciri fisik rokok ilegal, termasuk pita cukai palsu, harga yang tidak wajar, serta kemasan yang tidak mencantumkan identitas produsen secara jelas. 

Sementara itu, Kasatpol PP dan Damkar Tuban, Gunadi, mengonfirmasi bahwa sosialisasi akan digelar di tiga titik, yaitu Kecamatan Kenduruan, Tambakboyo, dan Soko. Menurutnya, pendekatan tahun ini lebih efisien dibandingkan pelaksanaan di 20 kecamatan seperti tahun-tahun sebelumnya. 

“Hari ini kita gelar di Kecamatan Kenduruan dengan peserta dari Kenduruan, Jatirogo dan Bangilan. Selanjutnya akan dilaksanakan di Tambakboyo dan Soko,” ujar Gunadi. 

Ia menambahkan bahwa rokok ilegal berdampak luas terhadap pembangunan, kesehatan, dan pendidikan, karena berkurangnya penerimaan negara. 

“Rokok ilegal itu bisa merugikan negara hampir 50 persen dari nilai cukai. Kalau pendapatan negara berkurang, ya efeknya ke rakyat juga,” tegasnya. 

Selain sosialisasi, Pemkab Tuban secara rutin melakukan operasi pasar bersama Bea Cukai Bojonegoro, Polres, dan Kejaksaan Negeri Tuban. Operasi ini dilakukan secara acak untuk mencegah kebocoran informasi. 

“Sehari bisa dibentuk dua tim. Satu tim bisa langsung cover dua kecamatan, misalnya tim 1 di Senori-Bangilan dan tim 2 di Parengan-Soko. Kalau hanya satu kecamatan, pelaku bisa cepat tahu,” jelasnya. 

Meskipun temuan rokok ilegal di Tuban menurun drastis dalam tiga tahun terakhir—bahkan pada 2024 tidak ditemukan pelanggaran di wilayah ini—operasi tetap digencarkan. 

“Kami tetap curigai tempat-tempat tertentu yang diduga menyimpan rokok ilegal,” katanya. 

Soal sanksi, pendekatan yang diambil selama ini cenderung edukatif, terutama jika pelanggaran dilakukan oleh pedagang kecil yang belum memahami aturan. 

“Kalau memang niatnya menjual skala besar, jelas beda. Tapi kalau warung kecil dan belum paham, kita utamakan edukasi dulu,” tegasnya. 

Untuk diketahui, realisasi penggunaan DBHCHT Pemkab Tuban pada 2024 mencapai 92,6 persen atau sekitar Rp 35,9 miliar dari pagu Rp 38,8 miliar. Di tahun 2025, anggaran meningkat menjadi Rp 40,4 miliar, dengan alokasi 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum.

Kegiatan tersebut melibatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tuban dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. 

"TPPI mendapat dukungan luar biasa dari berbagai pihak. Kami tak bisa berbuat banyak tanpa kolaborasi dari para stakeholder," kata Hendra Kurniawan Wijaya, General Manager TPPI di sela kegiatan. 

Sebanyak 11.500 bibit pohon ditanam, terdiri dari Sawo Manila (2.000 bibit), Sukun (2.500 bibit), Nangka Madu (1.000 bibit), Sirsak Madu (2.000 bibit), Mangga Manalagi (2.000 bibit), dan Mangga Gadung (2.000 bibit), dengan tinggi bibit berkisar antara 40 hingga 60 cm. 

Menurut Hendra, kegiatan ini bukan sekadar acara formal, melainkan bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. “Alhamdulillah program penghijauan ini berjalan lancar dan berkelanjutan. Bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, dan buahnya kelak bisa dinikmati bersama,” jelasnya. 

Ia menjelaskan bahwa jenis tanaman yang dipilih merupakan tanaman produktif sesuai kesepakatan dengan Pemkab Tuban dan diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi bagi warga sekitar. 

Pengawasan kegiatan dilakukan oleh petugas Dinas Kehutanan Jatim di wilayah Tuban dan dibantu oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat setempat. “Program ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua. Semoga membawa manfaat luas, bukan hanya bagi masyarakat ring 1 dan ring 2 TPPI, tapi juga untuk masyarakat umum,” ungkap Hendra. 

Disaat yang sama, Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan bahwa kegiatan penanaman pohon seperti ini perlu perhatian dari kalangan industri. Ia juga menekankan pentingnya peran warga dalam merawat pohon agar bisa tumbuh dan berbuah. 

"Program ini dapat sukses manakala kita sinergi. Ayo semua masyarakat sama-sama menjaga dan merawat bibit tanaman produktif TPPI," tandasnya. 

Sejumlah pihak turut hadir dalam kegiatan ini, termasuk perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Tuban, Ketua RPS Tuban Khoirul Huda, Suwandi dari PWI Tuban, dan tamu undangan lainnya.

Aturan dan praktek itu disorot oleh salah satu guru besar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga  Prof. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H. 

Prof Sri Winarsi mengatakan, pada pasal 28 jelas disampaikan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat, baik secara lisan maupun secara tertulis yang ditetapkan oleh UU. 

Kata-kata ditetapkan ini terdapat pada UU Nomor 9 Tahun 1998. Dalam aturan itu menjelasakan, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk berpendapat, baik secara lisan maupun tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ia juga mengungkapkan, sesuai UU nomor 9 tahun 1998, jika berpendapat di muka umum, harusnya tetap bertanggung jawab dan sesuai peraturan perundang-undangan. 

"Bertanggung jawabnya harus ada batasan-batasan, yaitu batasan untuk menghargai hak-hak orang lain, serta harus menghargai dan menghormati norma yang berlaku di masyarakat," ungkapnya. 

Ditambahkan dia, kebebasan harus tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban umum. 

"Harus betul-betul sesuai dengan nilai-nilai kesopanan, dan dalam melakukan pendapat tersebut tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang anarkis," tuturnya. 

Prof. Sri Winarsi berharap, meski mengemukakan pendapat, namun juga harus menjunjung nilai kehidupan masyarakat di Indonesia. 

"Jangan dengan cara yang anarkis," tegasnya.

Operasi tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik intimidasi, pungutan liar, dan kekerasan jalanan. Namun, Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febryan Kiswanto, menyayangkan munculnya pemberitaan yang mengaitkan sejumlah oknum di daerah lain, yang diduga terlibat dalam praktik premanisme, dengan organisasi Karang Taruna. 

"Informasi yang menyebut keterlibatan oknum anggota Karang Taruna dalam aksi premanisme sangat kami sesalkan. Ini bisa merusak citra organisasi secara nasional, termasuk di Surabaya," tegas Febryan. 

Karang Taruna, lanjutnya, adalah organisasi kepemudaan yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat, terutama melalui kegiatan sosial dan pembinaan generasi muda. Oleh karena itu, Karang Taruna Kota Surabaya mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan seluruh pengurus di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk berkoordinasi aktif dengan aparat kepolisian. 

Langkah tersebut bertujuan untuk menegaskan posisi Karang Taruna sebagai mitra strategis dalam pemberantasan praktik ilegal seperti pungutan liar dan premanisme. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas anggota juga akan diperketat dan edukasi publik mengenai fungsi serta peran Karang Taruna akan ditingkatkan. 

"Jika memang ada oknum di Surabaya yang terbukti terlibat dalam tindakan kriminal, kami mendukung penuh penegakan hukum terhadap yang bersangkutan," tambahnya 

Karang Taruna Kota Surabaya menyatakan komitmennya untuk terus mendukung operasi pemberantasan premanisme dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berdaya. Mereka berharap upaya ini tidak berhenti pada penertiban sesaat, tetapi menjadi momentum menuju perubahan sosial yang lebih baik.

Acara bertajuk "Mendidik Generasi Tangguh Tanpa Mengeluh" itu menghadirkan sosok inspiratif dari dosen Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Dr. Agus Sifaq, S.Or, M.Pd. 

Dalam penyampaiannya, pria akrab disapa Agus itu mengatakan, orang tua menjadi instrumen yang sangat penting-bahkan wajib untuk mendidik anak sejak dini. 

"Orang pertama yang membantu perkembangan anak usia dini yaitu orang tua anak itu sendiri. Yang membantu baik dalam pendidikan, sosial, kognitif, serta hal lainnya," ujarnya. 

Pria berkacamata itu mengungkpakan, anak usia dini disebut sebagai masa emas atau golden age. Sehingga orang tua harus memberi stimulasi yang baik dan benar bagi perkembangan sang anak. 

Ditambahkan Dosen Fakultas Keolahragaan UNESA itu, peran dari orang tua serta keluarga sangatlah penting bagi anak. Sebab pendidikan utama anak dimulai dari rumah dan guru. 

"Selain itu, orang tua harus mampu memberikan perhatian khusus baik berupa waktu dan dukungan dalam berbagai aspek. Sehingga nantinya bisa mewujudkan anak generasi emas dan unggul di masa depan," ungkapnya 

Sementara itu, ketua komite KB-TK BAS Bella Revi Sasmita menuturkan, parenting akbar ini bisa menjadi momentum para orang tua untuk meng-upgrade diri. Mengingat, orang tau menjadi episentrum pendidikan bagi anak. 

Meski begitu, sekolah juga perlu menjadi perhatian penting bagi proses berkembang anak. Sebab tak hanya menjadi tempat belajar. 

"Namun juga menjadi pembentuk karakter," tuturnya 

Disaat yang sama, mewakili yayasan Bahrul Huda M. Hasan Masum mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh komite KB-TK BAS. 

Hasan berharap ilmu yang didapat bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya untuk mendidik anak supaya menjadi generasi tangguh yang tak mengeluh. 

"Menata generasi itu membutuhkan waktu cukup lama, karena efeknya panjang. Semoga di majelis ilmu yang diadakan ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat," tandasnya

Kegiatan itu digelar bersamaan dengan Pengesahan Pengurus Departemen dan Musyawarah Kerja (Musker) ke-I Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Tuban masa khidmat 2024-2028. 

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua Kasatkornas Banser, Syafiq Syauqi, Bupati Tuban yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik, Didik Purwanto, Wakil Ketua DPRD Tuban M. Miyadi, Kepala Kantor Kemenag, Tuban, Hj Umi Khulsum, lalu ketua PC IKA PMII Khoirul Huda, Perwakilan Syuriah dan Ketua Tanfidziah PCNU Tuban, Banom NU serta seluruh pengurus PC GP Ansor Kabupaten Tuban. 

Dalam sambutanya, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Tuban, H. Abdul Muiz Lc, menekankan kepada seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) di wilayah Kabupaten Tuban untuk senantiasa memperkuat kaderisasi. 

"Saya selaku Ketua PC GP Ansor Tuban mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat Ketua PAC GP Ansor untuk lebih serius lagi memperhatikan dalam hal kaderisasi. Hal itu selalu diingatkan, baik oleh pengurus pusat, wilayah maupun cabang, karena hal itu sangat penting," terang Abdul Muiz. 

Lebih lanjut, sebagai Ketua PC GP Ansor Kabupaten Tuban, Gus Muiz mengaku akan ada penyesalan apabila estafet kepemimpinan PC GP Ansor Kabupaten Tuban mendatang dipegang oleh kader yang kualitasnya jauh di bawah PC GP Ansor saat ini. 

"Oleh karena itu, kaderisasi yang serius sangat penting agar para kader GP Ansor yang akan memimpin mendatang kualitasnya lebih tangguh dan bagus dari sekarang," imbuhnya. 

Sementara itu, Dr. Mujib Ridwan mewakili PCNU Kabupaten Tuban menyampaikan selain kaderisasi, dia juga mendorong kepada Ketua GP Ansor Kabupaten Tuban untuk memperhatikan pendidikan para kadernya. 

"Jadi pendidikan kader juga harus diperhatikan. Kader Ansor tidak boleh bertahan di zona nyaman terutama terkait pendidikannya, kita harus dorong setinggi-tingginya," jelasnya. 

Pada kesempatan itu, Mujib juga menekankan kepada GP Ansor Kabupaten Tuban untuk memperhatikan pendidikan para kader di pesantren. Sebab, pesantren ini merupakan embrio dari berdirinya GP Ansor.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa tentang bahaya dua jenis penyakit yang dikenal sebagai silent killer. Yakni kanker payudara dan serviks yang mengancam para perempuan. 

Acara itu dihadiri sebanyak 50 mahasiswi dari berbagai fakultas. Dengan menghadirkan narasumber Dokter Alfian Yuniarta. 

Dalam segmen diskusi, selain memberi pemahaman dan pentingnya deteksi dini, narasumber juga menyampaikan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan sejak dini. 

Deteksi dini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Diantaranya, pemeriksaan payudara sendiri (SADARI), pemeriksaan klinis, serta skrining kanker serviks melalui metode IVA test dan Pap smear. 

Dokter Alfian Yuniarta mengatakan, kegiatan Srikandi Goes To Campus merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda terhadap pentingnya pencegahan kanker. 

“Edukasi kesehatan seperti ini sangat penting agar kaum muda dapat lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri. Deteksi dini adalah kunci utama dalam menekan angka kematian akibat kanker payudara dan serviks,” ujarnya. 

Melalui program Srikandi Goes To Campus, diharapkan semakin banyak generasi muda yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan deteksi dini. 

Dengan pengetahuan yang cukup, langkah pencegahan bisa dilakukan lebih awal untuk menghindari risiko kanker yang lebih besar di masa depan. 

Kegiatan ini semakin menarik dengan sesi tanya jawab interaktif, dimana peserta dapat berdiskusi langsung dengan Narasumber. 

Sementara itu, salah satu peserta Pretty Fanny Oktafia mengatakan, para peserta mengapresiasi kegiatan Srikandi Goes To Campus yang digelar PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awar-Awar. 

“Sosialisasi ini sangat bermanfaat karena memberikan pengetahuan dan edukasi tentang penecegahan dan cara mendeteksi dini kangker payudara dan kangker serviks yang biasanya menyerang perempuan,” tuturnya 

Senada dengan apa yang disampikan Kiki Alfaria Ameli. Bahwa sosialisasi tersebut sangat bermanfaat sebab dapat menambah wawasan tentang kanker. 

“Informasi yang sangat bermanfaat bagi saya dan terutama para perempuan, dapat menambah wawasan tentang kanker dan cara pencegahan, cara deteksi beserta pengobatan kanker,” tandasnya.

Itu menyusul perannya yang kerap dijadikan jujukan oleh masyarakat. Disatu sisi, juga menjadi penangkal hoaks akan derasnya informasi ini. 

"Di era digitalisasi ini, banyak informasi beredar, baik dari media sosial maupun sumber lainnya, termasuk hoaks. Masyarakat harus lebih bijak dalam memilah informasi yang diterima, terutama terkait Pemilu," ujar Komisioner KPU Kabupaten Tuban, Gunawan Wihandono dalam evaluasi Pilkada Tuban di Balai Wartawan, Senin (10/2/2025).  

Gunawan menekankan pentingnya peran media dalam menjaga kredibilitas informasi. Terutama dalam konteks politik, penyelenggara Pemilu selalu mengingatkan agar setiap informasi yang diterima harus diverifikasi sebelum disebarkan.  

Dalam evaluasi Pilkada serentak 2024, tahapan pemilu yang cukup panjang menjadi perhatian. Mulai dari pembentukan badan ad hoc, sosialisasi, hingga proses penghitungan suara (putungsura), semuanya berjalan sesuai mekanisme.  

Di Bumi Wali ini, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 942.865 orang dan 69,4 persen kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS), mayoritas pemilih di Tuban didominasi oleh perempuan. 

Bahkan dalam sosialisasi pemilu, segmen perempuan mendapatkan perhatian khusus. Uniknya, pada Pilgub Jatim, calon gubernurnya merupakan perempuan, sedangkan wakilnya laki-laki.  

"Sepanjang tahapan Pilkada, sinergi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan media terus diperkuat," Kata Komisoner Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas itu. 

KPU menggandeng insan pers dari Ronggolawe Press Solidarity (RPS) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam publikasi kampanye serta penyebarluasan informasi terkait pemilu.  

"Alhamdulillah, Pilkada Tuban berjalan lancar tanpa gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU pun langsung menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Namun, untuk Pilgub Jatim, ada gugatan dari tim Paslon 03, meskipun akhirnya tidak dilanjutkan setelah KPU Jatim menetapkan gubernur terpilih," jelas Gunawan.  

Meskipun tahapan Pilkada Tuban telah selesai, evaluasi terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk RPS. 

Sosialisasi pemilu juga tetap digencarkan melalui berbagai kegiatan, seperti peringatan HUT RI dan program berbasis komunitas agar tingkat partisipasi masyarakat meningkat.  

Dari hasil evaluasi, partisipasi pemilih di Pilgub Jatim mengalami kenaikan, sementara pada Pilbup Tuban justru mengalami penurunan. Jumlah partisipasi masyarakat mencapai 69,38 persen untuk pemilihan gubernur, dan 69,36 persen untuk pemilihan bupati. 

Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 4 persen dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Selain itu juga terdapat perbedaan hasil persentase pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota. 

Hal itu disebabkan dari Daftar Pemilih Tambahan (DPT) yang ada di Lapas Kelas IIB Tuban. 

"Warga binaan lapas itu kan beberapa dari luar Kabupaten Tuban, jadi mereka hanya punya hak memilih gubernur, dan tidak punya hak untuk memilih bupati atau wali kota," katanya. 

Meski begitu, setiap kendala yang dihadapi di lapangan akan terus dicari solusinya guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat di masa mendatang.  

"Kita semua berharap, ke depan, masyarakat semakin sadar akan pentingnya memilih pemimpin yang kredibel dan berkualitas demi kemajuan daerah," tutup Gunawan. 

Diketahui, dalam evaluasi Pilkada tersebut diikuti oleh Ketua, anggota beserta istri jurnalis RPS Tuban. Dilanjutkan dengan potong tumpeng yang juga dihadiri oleh perwakilan pejabat Dinas Kominfo-SP Tuban.

Tepat pada Minggu, (29/12/2024) gedung partai berlogo bumi tersebut diresmikan secara langsung oleh ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar. 

Ketua DPC PKB Tuban Miyadi mengatakan, proses perjuangan membangun kantor yang sekarang 2 lantai itu setidaknya dimulai sejak 20 tahun lalu. "Yang jelas bersyukur karena kantor (Pembangunan,red) telah selesai," ujarnya 

Miyadi merinci, tanah untuk kantor tersebut dibeli tahun 2004 lalu seharga Rp 250 juta. Meski demikian, proses pembangunan dilakukan secara bertahap. Anggarannya, tak lain dari kontribusi para pengurus dan anggota fraksi PKB di jajaran legislatif. 

“Total biaya pembangunan mencapai Rp 3,215 miliar, sepenuhnya berasal dari urunan anggota fraksi, mantan Wakil Bupati, serta anggota DPR RI dan DPRD Provinsi. Ini murni hasil gotong royong,” jelasnya. 

Anggaran dari urunan, kata orang yang juga menjabat Wakil DPRD Tuban itu, hanya digunakan untuk bangunan saja. Terkecuali fasilitas. 

"Gedung baru ini diharapkan menjadi simbol perjuangan PKB dalam memperjuangkan keperluan dan keinginan umat dan masyarakat di Kabupaten Tuban," pungkasnya. 

Sementara itu, ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, rasa syukur atas gedung baru DPC PKB Tuban yang sudah dinanti berpuluh-puluh tahun lamanya. 

Ia juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses pembangunan gedung 2 lantai tersebut. 

Dengan gedung baru itu, diharapkan bisa menjadi semangat bagi para kader PKB untuk terus berjuang. 

Terpenting, kata Halim, gedung yang telah sukses dibangun tersebut bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas dan inklusif. 

“Gedung ini harus menjadi tempat pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar gedung eksklusif. Saya ingin kantor ini terbuka untuk semua kalangan yang membutuhkan informasi dan dukungan PKB,” tandasnya. 

Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Ainul Wafa mengatakan, program yang telah dijalankan sejak tahun 2022 ini setia berlanjut sampai tahun 2024. Targetnya yakni 150.000 rumah tangga se-Indonesia. 

“Pada tahun 2024, Program BPBL telah ditetapkan untuk 26.840 rumah tangga di Jawa Timur dan akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga sesuai dengan target sebesar 27.120 rumah tangga,” ujarnya Penyalaan Pertama Program BPBL di Desa Penganten, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro Sabtu (28/12/2024). 

Ainul menyampaikan, masih banyak ditemui banyak warga yang tidak mempunyai listrik. Padahal, rumahnya dilewati oleh tiang listrik 

"Untuk itu Pemerintah hadir untuk melistriki setiap rumah tangga yang tidak mampu memasang listrik sendiri karena keterbatasan biaya," ungkap Ainul. 

Melalui program BPBL ini, diharapkan dapat membawa manfaat kepada seluruh masyarakat. Harapannya, dengan memiliki akses listrik, penerima BPBL tidak lagi bergantung dari tetangga untuk penyediaan listriknya. 

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari menyampaikan, program BPBL diinisiasi untuk masyarakat kurang mampu. Sehingga dapat memperoleh akses listrik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

"Saya memotivasi kepada warga yang sudah memiliki listrik ini, nantinya bisa membuka usaha produktif di rumahnya, dan selanjutnya mampu membeli token listriknya sendiri," tuturnya 

Senada dengan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito yang mengapresiasi program ini. 

"Semoga bisa memanfaatkan listrik ini dengan baik, bisa digunakan untuk penerangan, memasak dan usaha, jangan salah kaprah, misal digunakan untuk perangkat tikus di sawah, karena itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan korsleting listrik bahkan kebakaran," tegasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Direksi Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Priyo Wurianto mengungkapkan, bahwa  PLN dalam berkomitmen mendukung program ini 

"Kita berharap listrik yang dipasang ditempat Bapak/Ibu sekalian bisa memberikan manfaat yang lebih, selain memberikan penerangan, misal untuk kegiatan UMKM yang membutuhkan alat-alat listrik, semoga dengan adanya program ini bisa membantu," ungkapnya. 

Disatu sisi, salah satu penerima bantuan warga Desa Penganten, Kecamatan Balen Suparno (47) marasa bersukur atas bantuan yang diberikan tersebut. 

Sebab, sehari-hari ia bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tinggal bersama istri, dua anak dan orang tuanya di rumah yang berlantai dan berdinding kayu, dia merasa gembira. 

“Selama ini nyalur listrik dari keluarga, mau pasang ga ada uangnya, kalau kekumpul uang buat hidup aja (makan-red),” pungkasnya 

Pria paruh baya ini berharap dengan hadirnya listrik, bisa merubah kehidupan keluarganya menjadi lebih baik lagi. 

Suparno adalah salah satu dari 150.000 rumah tangga penerima manfaat program BPBL tahun anggaran 2024. Program BPBL ini menjadi bukti komitmen Pemerintah untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu dan listrik untuk kehidupan yang lebih baik.

Hal itu disampaikan Dharma Sunyata Senior Manager of Corporate Communication PT SIG Tuban saat mewakili manajemen SIG Tuban menghadiri pembukaan pelatihan Pemanfaatan AI untuk Pelajar di SMAN 1 Kerek, Senin (23/12/24024). 

Acara yang digelar Ronggolawe Press Solidarity (RPS) Tuban ini didukung penuh ole SIG Tuban. Pelatihan diikuti sekitar 40 an siswa dari SMAN, SMK dan MA di Kecamatan Kerek, Merakurak dan Montong. Acara digelar selama satu hari, pagi sampai sore. 

Pembukaan pelatihan dilakukan oleh Kasubbag TU Cabang Dinas Pendidikan Tuban-Bojonegoro Zuliati. Hadir dalam pembukaan selain dari SIG Tuban, hadir pula perwakilan dari SMAN 1 Kerek dan perwakilan Bank Jatim sebagai mitra kegiatan. 

Dharma mengatakan, teknologi AI dan hal-hal yang mengiringinya tak bisa dihindari. Perkembangan teknologi kejam, karena itu, para siswa atau generasi muda harus dibekali ilmu dan kemampuan agar tidak tergerus dengan kekejaman perkembangan teknologi tersebut.

‘’Ilmu dari sekolah belum cukup untuk mengikuti perkembangan di luar.  Di medsos misalnya sangat luar biasa, ada joget-joget dan sebagainya. Semua ada dampaknya, karena itu harus membekali diri agar tidak terkena dampak negatif teknologi. Pelatihan ini adalah salah satu sarana menambah ilmu itu,’’ ujarnya. 

Karena itu, Dharma berpesan pada para peserta untuk menggali sedalam-dalamnya tentang AI ini. Ketika sudah ahli AI atau IT bisa menghasilkan uang yang banyak, bahkan bisa melebihi penghasilan dia dan yang hadir itu. Ahli AI atau IT punya waktu kerja yang bebas, tidak terikat waktu dan jam kantor. 

‘’Kalau kami yang di depan ini terbatas, hanya seragamnya yang gagah, tapi penghasilan kalah dengan para ahli AI. Jadi manfaatkan benar-benar pelatihan ini,’’ tambahnya. 

Dharma juga mengajak para siswa untuk mulai mengubah mindset atau pola pikir soal pekerjaan. Diharapkan untuk tidak bergantung pada industri, namun bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan kemampuan yang dimiliki. Kemampuan AI salah satunya. Karena dunia industri terbatas, namun dunia IT tak terbatas. 

‘’’Mulai sekarang mindsetnya  jangan tergantung pada dunia industri, kayak SIG misalnya, setahun hanya menerima karyawan beberapa saja, sedangkan lulusan ribuan. Sangat terbatas, karena itu jangan batasi pikiran, kuasai materi yang disampaikan, ketekunan akan menghasilkan, tularkan kemampuan AI ke teman lainnya agar sukses bareng-bareng,’’ pesannya. 

Karena pentingnya dan manfaat pelatihan semacam itu, Dharma meminta jangan hanya tingkat dasar saja, namun bisa dilanjutkan dengan pendalaman. Pihaknya siap mendukung kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. 

‘’Semoga berlanjut tidak hanya tingkat dasar, tapi lebih dalam lagi karena membwa manfaat pad warga,’’ tandansya. 

Sementara, Zuliati Kasubbag TU Cabang Dinas Pendidikan Tuban-Bojonegoro menyatakan para peserta pelatihan adala anak-anak pilihan. Karena siswa lain sedang liburan, namun para peserta masih mau belajar. Menurutnya, teknologi terus maju karena itu harus bisa menyesuaikan. Sebagai ahli IT, Yuliati, jaman dulu pernah bermimpi ada mesin atau proram yang bisa menyiram tanaman secara otomatis. Karena dia melihat ayahnya yang petani terlihat susah payah untuk menyiram tanaman. 

‘’Bagi orang lain itu ide gila, tapi bagi orang IT memang harus gila idenya, dan terbukti kan kemudian muncul alat-alat siram otomatis kayak itu. Tidak ada yang tidak mungkin dengan kreatifitas dan inovasi yang terus dilakukan,’’ terangnya.

Karena itu, dia sangat senang dan bangga saat RPS menggelar pelatihan ini. Bangga karena RPS peduli dengan masa depan para siswa dan generasi muda, sehingga membekali mereka dengan kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan teknologi. 

Misalnya orang IT punya ide bagaimana caranya membuat program saat kaki menginjak karpet, terus bekerja sendiri sehinga karpet jadi bersih. Atau mencuci buah dan sayur cukup dengan memasukkan ke air,  5 menit bersih. 

‘’Saya ingin anak-anak jangan hanya menjadi konsumen, tapi ciptakan program sendiri, ciptakan teknologi sendiri, buat diri kalian kreatif dan inovatif. Kemampuan IT bisa menghasilkan cuan, tapi kelemahannya  IT bisa mengurangi peluang kerja manusia. Siap tidak siap harus siap, inilah kemajuan teknologi,’’ katanya. 

Sedangkan Ketua RPS Khoirul Huda mengucapkan terimasih pada SMAN Kerek yang menyediakan tempat, pada SIG dan Bank Jatim yang support penuh dan Cabang Dinas Pendidikan Tuban-Bojoneoro yang mendukung kegiatan. 

Menurutnya, pelatihan AI ini, sebelumnya direncanakan di 8 titik, karena waktunya mepet, maka hanya digelar di 3 titik. Sebelum di Kerek, kegiatan serupa sudah digelar di Kecamatan Jenu dan Rengel. 

‘’Kami sedikit memaksakan diri untuk dilaksanakan, alhamdulillah koordimasi dengan Cabang Dinas Pendidikan dan Kemenag lancar dan merekomendasikan sekoloah untuk mengirim siswa ke pelatihan ini,’’ ucapnya. 

Kehadiran AI memang tidak bisa ditampik dan ditolak. Hadirnya AI menjadikan hidup lebih berwarna. Para peserta akan diajak belajar menggunakan AI yang baik dan benar. 

‘’Namanya robot buatan manusia pasti tidak sempurna. AI hanya alat bantu, jadi dimanfaatkan untuk membantu bukan untuk ketergantungan. Terimakasih supportnya dari SIG dan Bank Jatim semoga tahun depan tetap bisa berlanjut,’’ pungkasnya.

Ketua Komisi 3 Tulus Setyo Utomo mengungakapkan, meski momen kenaikan harga terjadi karena Natal dan Tahun Baru (Nataru), namun pihaknya ingin memastikan jika kenaikan tersebut tidak menyusahkan masyarakat. 

Apalagi, ditengah rencana kenaikan PPN sebesar 12% yang akan diberlakukan oleh pemerintah mulai awal Januari 2025 mendatang, diharapkan tidak akan mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan  pokok. “Kita harus pastikan kenaikan PPN ini tidak mempengaruhi harga bahan pangan,” ujarnya. Ia menyebutkan, perlu peran pemerintah daerah  untuk memulai langkah strategis agar kenaikan harga tersebut tidak menyusahkan masyarakat. “Pemkab harus bisa mengatasi kenaikan harga agar kembali stabil, sehingga masyarakat tidak susah,” imbuhnya. 

Seperti diketahui, beberapa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan menjelang nataru. Adapun di Pasar Besar Tuban, harga telur dari Rp. 27.000 merangkak naik menjadi Rp. 30.000, lalu Bawang Merah dari Rp. 31.000 menjadi Rp. 36.000, dan Cabai Kriting, Rp. 30.000, menjadi Rp. 35.000. Serta cabai rawit dari Rp 38.000 menjadi Rp. 41.000. 

Dalam kesempatan yang sama, Komisi 3 juga menyinggung soal retribusi pasar meliputi kios, MCK, hingga parkir yang belum mencapai target. Dari target awal 2,6 Milyar Rupiah, hingga akhir tahun ini baru mencapai 81,76%. Retribusi tidak bisa maksimal, sebab banyak pedagang yang enggan membayar retribusi dengan alasan pasar sepi. “Untuk hal ini, OPD terkait harus berinovasi bagaimana pasar bisa ramai kembali. Jika nanti pasar ramai, pedagang bisa membayar retribusi kiosnya sesuai aturan Perda yang berlaku. Kalau Parkir sudah di pihak ketiga,” tutupnya. 

Sementara itu, Kabid Perdagangan  Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Kopumdag) Kabupaten Tuban Agus Setiyawan saat ditanya oleh awak media mengungkapkan, kenaikan harga terjadi secara natural, sebab lonjakan kebutuhan barang akan berbanding lurus dengan kenaikan harga barang. “Menjelang hari besar memang secara alami akan naik dan itu wajar,” ucapnya. Namun, ia menegaskan, Pemkab melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. “Kita akan lakukan minggu depan di beberapa pasar daerah,” lanjutnya. 

Agus juga menegaskan, ketersediaan bahan pokok penting, masih sangat aman. “Stok bahan pokok aman untuk Nataru dan setelahnya,” katanya. 

Soal sepinya Pasar Baru Tuban, Agus menjelaskan,  Pemkab berencana akan mengintegrasikan pasar dengan tempat wisata goa akbar. “Harapanya, pasar akan kembali ramai oleh pengunjung,” tandasnya.

Oleh karenanya, Ronggolawe Press Solidarity (RPS) Tuban memberikan pelatihan pemanfaatan AI untuk para pelajar di MA Al Hidayah Jenu pada Senin, (16/12/2024). 

Dalam pelatihan yang diikuti 40 pelajar dari perwakilan tingkat SLTA di Kecamatan Jenu itu, turut hadir Kepala sekolah MA Al Hidayah dan Kepala Kemenag Tuban. Serta juga perwakilan perusahaan pendukung seperti PLN Indonesia Power, PT Solusi Bangun Indonesia (SBI), Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP), dan PT. Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI).

Sebagai ucapan selamat datang, Kepala sekolah MA Al Hidayah M Hisyam mengucapkan terimakasih pada RPS dan perusahaan pendukung yang telah melaksanakan pelatihan di sekolahnya. 

‘’Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat, ikuti dengan serius tapi santai, semoga pulang nanti membawa manfaat,’’ ujarnya.

Disaat yang sama, Ario Patra dari PT SBI mewakili perusahaan pendukung mengatakan, AI adalah sesuatu yang baru. Sehingga dia meminta para peserta untuk mencermati dan memahami materi yang diberikan. 

‘’Bagaimana kita faham dan bisa memanfaatkan kecerdasan buatan ini. Namun kita tidak boleh bergantung pada AI. Semoga pelatihan ini lancar dan bermanfaat,’’ tuturnya 

Sementara itu, Ketua RPS Khoirul Huda menuturkan, ucapan terimakasih pada MA Al Hidayah karena bersedia menyediakan tempat untuk kegiatan. 

‘’Terimakasih juga atas support dari perusahaan-perusahaan yang ada ada di Jenu. Kami tidak bisa membalas apa-apa. Hanya beribu terimakasih atas supportnya dalam mendukung teman-teman RPS berbagi pengalaman kepada para siswa tentan AI dan jurnalistik ini,’’ tuturnya.

Huda menjelaskan kenapa AI? Karena AI juga bisa menjadi media edukasi. Hal itu sejalan dengan fungsi pers, yakni pendidikan atau edukasi. Selain dua fungsi lain sebagai kontrol sosial dan hiburan. 

‘’Gunakan AI dengana baik, karena ibarat pedang bermata dua, AI mau digunakan untuk apa tergantung yang menggunakan,’’ urainya.

Jika pemanfaatannya salah, AI bisa menjadikan siswa malas, karena bisa mencari atau menyelesaikan tugas sekolah dari sana. Karena itulah edukasi tentang penggunaan AI perlu diberikan. 

‘’Tapi semoga tidak, karena AI hanya sebagai alat bantu, jangan sampai pendidikan suram gara-gara ini. Karena hanya alat bantu, maka gunakan sebagai pendukung, jangan bergantung dan manfaat dengan baik dan benar,’’ bebernya. 

Acara yang berlangsung hingga sore itu ditutup dengan sambutan dari Kepala Kemenag Tuban Umi Kulsum. Dia menyampaikan, acara pelatihan dari RPS ini sangatlah patut diapresiasi. Sebab, tak bisa dipungkiri, di era digital ini AI harus dimanfaatkan sebaik mungkin. 

Perempuan akrab disapa Umi itu pun berharap akan kolaborasi lebih baik antara RPS dan Kemenag Tuban. "Pelatihan semacam ini bisa dikolaborasikan. Utamanya nanti untuk para pendidik," pungkasnya.

Penanaman itu adalah sebuah komitmen dari PHE TEJ dalam mendukung penanganan perubahan iklim global secara berkelanjutan dan melaksanakan Sustainable Development Goals (SDGs). 

Disatu sisi, penanaman 1000 bibit alpukat itu adalah salah satu Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang konservasi lingkungan tahun 2024. 

Pjs. Manager TEJR Field Ari Setiawan melalui perwakilannya mengatakan, bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata komitmen PHE TEJ dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. 

“Gerakan Serentak Menanam Selamatkan Tanah Air (SEMESTA) ini merupakan bagian penting dari tanggung jawab social perusahaan dalam melestarikan alam, menjaga kualitas air, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar," ujarnya 

Ari mengungkapkan, rasa terima kasih kepada seluruh stakeholders yang selama ini mendukung kelancaran operasi perusahaan di wilayah kerja blok Tuban. 

"Dengan sinergi yang selama ini sudah terbina mari kita dukung bersama penanganan perubahan iklim ini sekaligus ketahanan energi nasional," imbuhnya. 

Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Desa Sumurgung Ahmad Roziqin menuturkan, segenap ucapan apresiasi dan terimakasih kepada PHE TEJ yang telah melaksanakan program semestan 2024 ini di Desa Sumurgung. 

“Kami sangat mendukung sekali program ini dan berharap penanaman Penghijauan dengan Pohon yang produktif ini dapat ditambah lagi, sehingga selain bermanfaat dalam konservasi alam juga akan meningkatkan PAD Desa Sumurgung nantinya," tandasnya.

Bersama organisasi perangkat daerah (OPD), para anggota legislatif melakukan lawatan ke Pasca Sarjana Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya pada Senin (19/11/2024). 

Ketua Bapemperda DPRD Tuban Tri Astuti mengatakan, tim Bapemperda beserta OPD teknis melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama para akademisi Pasca Sarjana Unair. 

FGD itu yakni untuk melakukan upaya menyusun naskah akademik Raperda beasiswa untuk siswa berprestasi yang kurang mampu. 

Astuti menjelaskan, dalam upayanya meningkatkan angka partisipasi peserta didik dan meningkatkan prestasi anak-anak di Kabupaten Tuban, DPRD berinisiatif untuk memberikan motivasi  berupa pemberian beasiswa bagi peserta didik berprestasi berupa bantuan biaya pendidikan. 

“Beasiswa ini diberikan untuk anak berprestasi namun tidak memiliki biaya untuk bisa melanjutkan kuliah  strata 1,” jelas astuti. 

Astuti melanjutkan, Raperda inisiatif DPRD tersebut nantinya akan menjadi instrumen hukum Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya. 

Hal ini sebagai implementasi dari UUD 45 di BAB XIII Pasal 31 ayat (1)  bahwa tiap tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan di Pasal 18 ayat (6) bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan perturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

“Jadi itu juga sesuai amanat undang-undang,” lanjut Astuti. 

Politisi Grindra itu menegaskan, meskipun pendidikan tinggi bukan kewenangan Pemerintah Daerah, namun Pemerintah Daerah  dapat memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang kurang mampu. Masih kata astuti, upaya pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi yang kurang mampu, juga di maksudkan untuk memutus rantai kemiskinan. 

“Dengan pendidikan tinggi, maka harapannya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga raperda ini di anggap penting,” tegasnya. 

Astiuti berharap, FGD yang melibatkan OPD teknis dan tim penyusun Naskah Akademik (NA) dari UNAIR mampu melahirkan saran dan pendapat yang membantu penyusunan Raperda tersebut. “Semoga saran dan masukan juga pendapat yang sudah kita diskusikan dapat memberikan hasil nyata dan mampu mengakomodir keinginan masyarakat Tuban,” pungkasnya. 

Untuk diketahui, OPD yang terlibat diantaranya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban,  Dinas Pendidikan, dan  Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar). 

Program sedekah sampah yang dilakukan setiap seminggu sekali ini, pada hari Minggu pagi, layak menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya. 

Kegiatan dimulai dengan ibu-ibu berbondong-bondong membawa sampah yang punya nilai jual, kemudian di lanjutkan senam bersama.

Terlihat warga masyarakat sangat antuasias mengikuti kegiatan ini, terlihat warga bendong-bondong membawa sampah dan kemudian di lanjutkan senam bersama. 

Ketua PKK RT 03 Yuyun Afifah, mengatakan program sedekah sampah yang digagas ini, baru perdana dilakukan. 

“InsyAllah program ini rutin setiap hari minggu pagi kita konsep sambil senam bersama,” ucapnya, Minggu (17/11/2024). 

Jadi, lanjut dia, ibu-ibu warga RT 03 setiap hari minggu membawa sampah yang punya nilai jual (botol mineral, atau kardus) yang telah disepakati. 

“Tetapi tidak ada batasan jumlah kuantitas, karena kita beri judul sedekah sampah, semampunya warga ada sampah yang mempunyai nilai jual di rumahnya di bawa, kemudian di kumpulkan di pengurus Bank Sampah RT03,” jelasnya. 

Selanjutnya, ibu-ibu berkumpul di lanjutkan senam bersama. 

“Program ini kita gagas dalam rangka silaturohim warga RT03 untuk menjalin keguyuban dan kerukunan warga. Juga memeberikan edukasi ke warga terkait sampah, dan dari sampah yang tidak berguna ini kita ubah menjadi manfaat, yakni kita jual untuk pemasukan Kas R 03 yang nantinya akan kembali untuk kepentingan dan lingkungan masyarakat,” paparnya. 

Program tersebut mendapatkan apresiasi dari warga setempat. Seperti yang disampaikan oleh Lailatul Badriyah. Dirinya mengaku sangat mensuport dan senang sekali atas program baru yang telah di Gagas oleh ibu ketua PKK RT 03 ini. 

“Ini sangat menarik dan kreatif sekali, mengubah sampah sampah yang tidak punya nilai ternyta bernilai untuk pemasukan kas RT 03, yang nantinya di kelola untuk kepentingan warga,” jelasnya. 

Selain itu, warga juga teredukasi dengan memilah antara sampah plastik dan sampah rumah tangga. 

“Yang plastik dan kardus kita pilah untuk kita bawa setiap hari minggu pagi kita kumpulkan ke bank sampah.

Tidak hanya itu kita juga terjalin keguyuban antar warga dengan satu minggu sekali setiap minggu pagi kita kumpul, senam bareng. Warga sehat, guyub dan lingkungan bersih,” tuturnya.

Satu persatu bus yang mengangkut jamaah haji asal Tuban memasuki area penjemputan. Para keluarga yang telah menanti mulai mendatangi kendaraan para jamaah haji.

Ketika mereka sudah saling bertemu, isak tangis pun pecah. Kerinduan yang mendalam terobati dengan penuh haru. 

Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban, Umi Kulsum mengatakan, kepulangan para jamaah haji asal Bumi Wali ini dilaksanakan secara bertahap.

Adapun mereka terbagi menjadi empat kloter. Dari kloter 11, 12, 13, dan 14. Dari empat kloter yang terbagi itu, kloter 11 dijadwalkan datang terlebih dahulu.

"Sampai di embarkasi Surabaya tadi pukul 12.00, lalu menuju pukul 14.30," katanya kepada awak media.

Sedangkan untuk kloter 12 pukul 18.00, dan kloter 13 pukul 20.00 malam. Sedangkan untuk kloter 14 yang terakhir dijadwalkan pulang 26 Juni.

"Kalau tidak ada halangan, insyaallah akan sampai di Kota Legen pukul 10.00," imbuh mantan ketua Fatayat NU Tuban tersebut.

Terkait dengan proses penjemputan, lanjut Mantan Kasi Pendma Kemenag Agama itu, para anggota keluarga sudah diberi ID card masing-masing untuk bisa masuk kompleks Kompi C Yonif Mekanis 521 Tuban. Hal tersebut sesuai dengan aturan dari Kanwil Kemenag Jawa Timur.

"Hanya yang memegang ID card yang bisa masuk," pungkasnya

Dalam kepulangan jamaah haji ini, lanjut Umi, pemerintah daerah ikut serta membantu dalam beberapa hal. Seperti fasilitas serta dukungan logistik seperti transportasi dari bandara menuju titik kepulangan yang telah disepakati. (zid)

Kepala Kantor Kamenterian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban, Umi Kulsum mengatakan, usai melaksanakan puncak haji di Armuzna, para jemaah asal Bumi Wali ini sudah mulai kembali ke Makkah.

Untuk kondisi kesehatan, lanjut Umi, secara umum mayoritas baik dan sehat. Namun menurut informasi yang diterimanya dari petugas haji, ada dua jemaah haji yang sedang sakit.

"Informasi terbaru ada dua jemaah haji yang sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit di sana (Makah, Red)," tuturnya.

Ia berharap, dua jemaah yang sakit tersebut bisa segera sembuh. Supaya nanti ketika kepulangan bisa bersama-sama dengan jemaah lainnya dan tidak ada yang tertunda.

"Kita tidak ingin seperti tahun kemarin, tahun 2023. Ada sejumlah jemaah yang tertinggal di sana karena kondisinya masih belum stabil," ujarnya.

Untuk diketahui, pada 2024 ini, jemaah haji asal Kabupaten Tuban yang berangkat mencapai 1.163 orang. Mereka terbagi menjadi tiga kloter, yakni kloter 11, 12, dan 13 yang berangkat pada 13 Mei 2024 lalu. (zid)

Hal ini untuk meningkatkan penguatan sumber daya manusia melalui pemahaman agama. Melalui MOU yang diteken Kepala Kemenag Tuban, Kepala Lapas Tuban dan Kepala BNNK Tuban.

Acara kerjasama ini menyambut tahun baru Islam 1 Muharrom 1446 Hjjriah yang jatuh 7 Juli 2024 nanti. Acara dihadiri oleh 160 penyuluh agama dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Tuban.

Kepala Kemenag Tuban, Umi Kulsum mengungkapkan, kesepakatan kerjasama yang dijalin ini tujuannya untuk memaksimalkan tugas dan fungsi penyuluh agama.

"Mulai dari pemberantasan buta huruf Alquran, moderasi beragama, pemberdayaan zakat, wakaf, haji, dan umroh. Juga ada bidang pemberantasan Narkoba dan HIV," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Umi-sapaannya, dalam kerjasama ini Kalapas juga menginginkan untuk para penghuni lapas supaya mempunyai bekal terkait dengan wawasan keagamaan.

"Penghuni lapas yang sekitar 500 orang itu harapnya ketika sudah keluar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan penyuluh yang disediakan," tuturnya.

Nantinya, Lapas juga bisa membuat sebuah lembaga keagaamaan seperti majelis talim atau bahkan pondok pesantren.

Sementara itu, terkait kerjasama dengan BNNK Tuban, mantan kasi Pendma tersebut akan lebih mengoptimalkan penyuluhan di lembaga-lembaga majelis taklim dan madrasah yang tersebar di Bumi Wali ini. "Pasti ditindaklanjuti," ungkapnya. (zid)

Salah satunya yang ramai dikunjungi para peziarah adalah Makam Ibrahim Asmoroqondi yang terletak di Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang. Makam ayahanda Sunan Ampel Surabaya ini tak pernah sepi dari peziarah selama 24 jam.

Secara historis, Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi adalah salah satu penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Ia memiliki kekerabatan dengan beberapa wali songo. Diantaranya adalah Raden Rahmat (Sunan Ampel), Raden Maulana Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang) dan Raden Syarifudin (Sunan Drajat).

Di komplek makam, terdapat masjid yang cukup besar. Kayu-kayu yang menjadi penopang di dalam masjid cukup unik. Sebab dilihat dari ukurannya yang cukup besar dengan berbagai ornamen yang terletak di pintu masuk makam.

Selain itu, masih ada beberapa peninggalan zaman dahulu yang terjaga dengan baik. Ada bedug, mimbar dan beberapa benda pribadi Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi. Pun demikian dengan sumur di dalam area makam yang terawat juga.

"Alhamdulillah, semua masih terawat dengan baik," ujar Rizal Pamungkas, Sekertaris Yayasan Masjid Ibrohim Asmoroqondi.

Setiap tahunnya ada peringatan haul. Biasanya, diadakan saat bulan Syawal dalam kalender Islam. Dalam rangka menyambut haul tersebut, kegiatannya dilaksanakan sekitar dua pekan.

Tak Pernah Sepi Peziarah

Meski tak masuk dalam daftar Wali Songo yang umum dikenal masyarakat, namun makam yang terletak di Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang tersebut sangat ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru kota.

Rizal-sapaannya mengungkapkan, setidaknya untuk hari-hari biasa, peziarah yang datang bisa mencapai 5000-7000 orang. "Itu dihitung dari kalkulasi bus yang datang. Dan bisa lebih sampai 8000 saat akhir pekan Sabtu dan Ahad," tuturnya.

Jumlah pengunjung ini belum dihitung dari para peziarah lokal. Mereka biasanya datang menggunakan mobil pribadi atau sepeda motor untuk melaksanakan rutinan setiap Kamis malam Jumat Wage.

"Yang datang rutin paling ya dari Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Utamanya saat Kamis malam Jumat," ungkap pria asal Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang itu.

Menurut pria berkacamata tersebut, banyak peziarah jauh yang mampir ke makam Ibrahim Asmoroqondi dikarenakan berbagai alasan. Salah satunya adalah fasilitas yang tersedia. Sebab di sekitar komplek makam banyak tempat untuk beristirahat bagi para peziarah.

Sementara itu, Ma'rufah peziarah asal Kota Sidoarjo mengatakan, tiap agenda ziarah Walisongo, dirinya dan para rombongan selalu menyempatkan untuk menziarahi makam Ibrahim Asmoroqondi. 

Hal itu tak lain untuk mendapatkan berkah. Selain itu juga karena aksesnya yang mudah dan dilewatu saat agenda berziarah.

"Ya dari Sunan Drajat mau ke Sunan Bonang kan lewat Asmoroqondi. Jadi sekalian mampir berziarah. Apalagi beliau (Syekh Maulana Ibrohim Asmoroqondi, Red) ini sesepuhnya para wali, jadi pasti mampir," pungkasnya. (zid)

Penyerahan seekor sapi tersebut berlangsung secara lancar. Sapi berwarna coklat berjenis brahma yang diserahkan itu tampak gemuk dan gagah.

Sekertaris Yayasan Masjid Ibrohim Asmoro Qondi Rizal Pamungkas mengungkapkan, pihak yayasan sangat berterimakasih atas sapi yang telah diberikan oleh FSPPB tersebut.

"Tahun lalu kami dapat, sekarang diberi lagi. Jadi kami sangat berterimakasih sekali," ujarnya.

Selanjutnya, sapi yang diberikan tersebut akan disembelih saat Idul Adha. Dagingnya pun nanti akan didistribusikan kepasa masyarakat yang membutuhkan.

"Nanti dagingya akan dibagi secara merata dan adil," tutur Rizal-sapaan akrabnya.

Dengan hal ini, dia berharap akan kerjasama yang baik untuk tahun mendatang. Sebab dalam momen Idul Adha ini, memberikan pelajaran yang sangat berarti tentang apa itu kebersamaan. (zid)

Salah satu pedagang sembako di Pasar Kecamatan Jenu Wiwik mengatakan, ada beberapa harga sembako mengalami kenaikan. Harga cabai rawit dari 17 ribu menjadi 30 ribu perkg. Sedangkan harga cabai keriting dari 35 ribu menjadi 45 ribu perkg.

Berbeda dengan cabai, harga bawang merah malah mengalami penurunan harga, yang asalnya 42 ribu menjadi 35 ribu per kilonya. "Hanya bawang merah saja yang turun," ujarnya.

Terpisah, pedagang daging ayam, Jazuli membenarkan hal tersebut. Harga ayam juga mengalami kenaikan. Untuk ayam negeri/potong yang semulanya 30-35 ribu menjadi 50 ribu.

"Sedangkan untuk ayam kampung yang asalnya 70 ribu menjadi 75-80 ribu," tuturnya.

Menurutnya, kenaikan harga jelang hari raya adalah hal yang lumrah. Meski mengalami kenaikan, lanjut Jazuli, harga-harga kebutuhan pokok yang lain masih stabil. Kenaikan ini termasuk juga masih normal.

"Masih tinggi (naiknya harga sembako,red) kemarin waktu jelang Idul Fitri 2024," pugkasnya. (zid)

Pantarlih yang bekerja selama satu bulan untuk memperbaharui data pemilih. Mereka bakal mendapatkan honor sebesar Rp 1 juta. 

Pengumuman pendaftaran dilaksanakan 13 hingga 17 Juni. Untuk seleksi administrasi dilakukan mulai 14 sampai 20 Juni. Selanjutnya pengumuman Pantarlih terpilih pada 21-23 Juni. Sedangkan pelantikannya dilakukan 24 Juni. 

Akan tetapi berbeda dengan pemilu Februari lalu. Pada momentum pilkada 2024 ini, Pantarlih dikontrak hanya 1 bulan saja. "Kalau pemilu kemarin kan 2 bulan," terang Muhammad Khoiruddin PPS Desa Sumberjo Kecamatan Merakurak.

Adapun proses, seleksi Pantarlih dilakukan di tingkat Panitia Pemungutan (PPS) masing-masing desa/kelurahan. Mulai pendaftaran, verifikasi administrasi hingga pengumuman. (zid)

Koordinator aksi sekaligus anak Darmi, Luluk menuturkan, ada beberapa kejanggalan saat sidang dilakukan. Mulai dari bukti, keterangan yang tak sesuai, hingga saksi yang dihadirkan.

"Waktu kejadian, di TKP ada bapak saya, tapi kenapa beliau tak dimintai keterangan," ujarnya

Sehingga persidangan yang dilakukan secara berlarut tersebut terkesan hanya sebagai formalitas saja. Terlebih lagi dengan petugas yang menyelidiki.

"Sebab itu kami menuntut Kapolsek Bancar, dan ketua PN Tuban dicopot," imbuhnya.

Sementara itu, Kapolres Tuban AKBP Suryono mengungkapkan, terkait dengan pencopotan kapolsek Bancar, ia tak mau buru-buru. Semuanya ada proseduralnya.

"Belum ada dasar hukumnya kalau main copot," ujarnya.

Mantan Kapolres Madiun kota tersebut mengaku bahwa sedang memeriksa jajaran di Polsek. "Soal hasilnya nanti kami sampaikan," pungkasnya. (zid)

Salah satu warga Desa Tasikharjo Maimunah mengungkapkan, meski sudah dinyatakan aman, kejadian tersebut masih memberikan ketakutan dan kekhawatiran. Mengingat jarak kediamannya yang tak jauh dari lokasi kebocoran.

"Masih was-was sekali sampai sekarang," ujarnya

Sebab, imbuh mbak Mun-sapaannya, bau yang ditimbulkan dari bocornya pipa tersebut sangatlah menyengat dan membuat sesak nafas bahkan hingga mual-mual.

"Baunya soalnya bikin pusing kepala, jadi masih teringat sampai sekarang," tuturnya

Kejadian tersebut memberikan kesan mendalam diingatan para warga. Utamanya bagi mereka yang terdampak secara langsung.

Sementara itu, Kepala Desa Tasikharjo, Kecmatan Jenu Damuri mengatakan, hingga saat ini, para warga yang terdampak belum mendapatkan kompensasi dari pihak Fuel Terminal Tuban.

 “Belum ada kompensasi dari Pertamina. Ini masih proses komunikasi. Harapan dari warga ada pemeriksaan kesehatan berkala dan kompensasi untuk warga. Selain itu, peningkatan safety itu wajib, paling tidak ada edukasi ke masyarakat bagaimana jika terjadi kecelakaan di perusahaan. Setidaknya ada sirine pemberitahuan,” ungkapnya.

Section Head Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Taufiq Kurniawan tidak memberikan tanggapan. Pesan yang dikirim wartawan ini tak dibalas hingga berita ini ditulis. (zid)

Hal ini membuat keuarga dan tetangganya melakukan aksi unjuk rasa di Mapolres Tuban dan Pengadilan Negeri Tuban pada Kamis (13/6). Mereka menuntut Mbah Darmi dibebaskan.

Aksi berlangsung damai dimulai dengan  memblokade jalan di Depan Mapolres Tuban hingga menyebabkan kemacetan selama hampir satu jam.

Massa akhirnya mulai membuka jalan saat beberapa mediator dari warga dibiarkan masuk ke Polres Tuban untuk bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kapolres Tuban.

Putra mbah Darmi, Luluk mengatakan, tuntutannya dalam aksi kali ini tak lain adalah untuk tetap membebaskan ibunya dari hukuman yang diterima.

"Meski sudah dikurangi dari 3 bulan menjadi 1,5 bulan, itu tetap berat buat keluarga saya. Sebab mengingat bapak sakit-sakitan di rumah, sehingga sangat beresiko jika ditinggal," ujarnya.

Terkait dengan prosedur hukum yang berlaku, pihaknya mengaku sudah mengajukan banding. Lalu, apakah dalam proses banding tersebut akan dilakukan aksi lanjutan? Pria berbadan kurus tersebut belum bisa memastikan.

"Kami hanya berharap para pejabat (Kepala Kejasaan Negeri , Kapolres, Ketua PN Tuban, Red) membuka hati nuraninya," imbuhnya.

Sementara itu, Kapolres Tuban AKBP Suryono mengungkapkan, terkait dengan kasusnya Darmi, sejak awal pihaknya sudah mengupayakan untuk restorative justice. Akan tetapi tak menemukan perdamaian.

"Sehingga kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kajari) Tuban," ujarnya usai menemui perwakilan massa aksi di dalam kantor Polres Tuban.

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Armen Wijaya menuturkan, terkait dengan upaya banding yang sudah dilayangkan oleh terdakwa, sesuai dengan SOP jaksa juga melakukan banding.

"Upayanya tak lain untuk kasasi, jika terdakwa ternyata dinyatakan bebas atau lain sebagainya," tuturnya.

Usai melaksanakan aksi di kantor Polres Tuban, para massa aksi berlanjut ke Pengadilan Negeri (PN) Tuban. Disana mereka tak ditemui oleh Ketua PN, hanya Humas.

"Ketua sedang ada kegiatan zoom," kata Rizki Yanuar Humas PN Tuban.

Rizki-sapaannya mengungkapkan, PN Tuban mengadili perkara tersebut atas perintah kejaksaan. Terkait dengan keputusan persidangan, ia mengaku semuanya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum.

"Kewenangan perkara ada di majelis hakim. Keputusan tanpa intervensi," tuturnya saat dihadapan para massa aksi.

Jika memang belum puas dengan ketetapan tersebut, maka ada prosedur hukum yang juga harus dilalui.

"Menurut info kepaniteraan, sudah ada upaya hukum ke Pengadilan Negeri Tinggi (PTN) Surabaya," pungkasnya. (zid)

Wakapolres Tuban Kompol Herry Moriyanto Tampake mengatakan, selama bulan Mei sampai Juni 2024, Satres Narkoba Polres Tuban berhasil mengungkap enam kasus peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Tuban.

"Hasil dari pengungkapan enam kasus narkoba, ada tujuh tersangka yang berhasil diamankan," ujar Kompol Herry didampingi Kasat Narkoba Polres Tuban AKP Teguh Priyo Handoko, Selasa (11/06).

Adapun para tersangka, yakni KS dan MD warga Desa Gemulung, Kecamatan Kerek, RR warga Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, AW warga Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, AS warga Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Mereka ditangkap terkait kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu.

Kemudian, FA warga Desa Talangkembar, Kecamatan Montong, DB warga Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban. Keduanya ditangkap terkait kasus peredaran pil double L.

"Untuk barang bukti yang diamankan, sabu-sabu sebanyak 31,06 gram dan untuk pil double L 1.537 butir," imbuhnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya, ketujuh tersangka dikenakan Pasal 114 (2) Jo 112 (2) Pasal 132 (1) UU RI No 5 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan 10 milyar ditambah sepertiga.

Para tersangka juga dijerat pasal 435 jo pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 atau pasal 436 ayat 2 jo pasal 145 ayat 1 dan 2 UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda Rp 1,5 miliar. (zid)

Getaran gempa dirasakan oleh beberapa warga Bumi Wali, utamanya daerah pantura. Sebab, pusat gempa berada di laut utara Kabupaten Tuban.

Melansir laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tuban, episenter gempa bumi terletak 14 KM timur laut Tuban, dengan kedalaman 9 KM.

Taufan warga Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban mengatakan, gempa tidak begitu kuat tapi bisa dirasakan tadi malam. "Lumayan kerasa. Saya kira lagi pusing, ternyata gempa," jelasnya.

Senada dengan Hanif warga Desa Kradenan, Kecamatan Palang dan Nova warga Beji, Kecamatan Jenu. Menurut mereka, gempa bumi yang terjadi membuat sejumlah benda bergetar hingga menimbulkan suara.

"Galfalum di rumah terlihat bergetar dan terdengar suara seperti truk lewat," imbuhnya.

Berbeda dengan daerah Tuban selatan yang tidak merasakan adanya gempa bumi. Diky Chandra dari Kecamatan Grabagan mengatakan, gempa tidak terasa di lokasi rumahnya. Gempa sama sekali tak dirasakan didaerah sebelah selatan Tuban terserbut.

"Nggak tau kalau ada gempa. Kalau ada, gak terasa sama sekali," tuturnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan kerusakan yang terjadi di wilayah Tuban dan sekitarnya. (zid)

Pada pukul 15.15 WIB terpantau di lokasi pengungsian, sepi dari warga. Hanya terlihat beberapa relawan sedang membereskan peralatan dan tenda.

Salah satu petugas relawan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, sejak Senin (10/06/2024) siang, situasi dan kondisi sudah dinyatakan aman. Meski ada beberapa warga yang masih merasakan mual-mual.

"Selesai duhur tadi warga sudah berangsur kembali ke rumahnya masing-masing," ujarnya.

Meski sudah dinyatakan aman, warga yang berada di ring satu dari Fuel Pertamina Tuban tetap dihimbau untuk waspada.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban merilis data jumlah pengungsi yang mencapai 1.900 warga. Mereka tersebar di tiga desa, yaitu Desa Purworejo sekitar 1.500 orang, Desa Sumurgeneng sekitar 300 orang dan Desa Remen sekitar 100 orang.

Sebagaimana diketahui, Pada Minggu (09/06/2024) malam para warga dikagetkan dengan munculnya asap dan bau menyengat akibat kebocoran pipa Pertamina Tuban. Para warga yang terdampak langsung memilih mengungsi ke sejumlah titik aman.

Kepala Desa Tasikharjo, Damuri mengungkapkan, kebocoran pipa tersebut diketahui warga pada Minggu (9/6/2024) malam sekitar pukul 22.00 WIB. 

Awalnya ada tumpahan minyak ke lahan warga. Akan tetapi baunya belum begitu menyengat. "Anginnya saat itu tidak berhembus kencang, jadi baunya tidak begitu tercium," ujarnya.

Kebocoran yang terjadi di Fuel Pertamina Tuban sempat membuat banyak warga berhamburan keluar rumah. 

"Banyak warga yang sesak nafas dan mual. Dini hari tadi langsung dievakuasi di Lapangan Brangkal dan di Desa Sumurgeneng," imbuhnya.

Ia memaparkan, jumlah warganya yang dievakuasi belum jelas pasti. Diperkirakan sekitar 400 keluarga dari tiga dusun yang terdampak kebocoran Pipa Pertamina.

Sementara itu, Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi membenarkan telah terjadi kebocoran pipa yang terjadi pukul 02.00 WIB dini hari di Terminal BBM Tuban (Fuel Pertamina Tuban, Red).

"Betul terjadi kebocoran pipa di sekitar tangki produk Pertamax, namun seketika itu juga langsung dilokalisir menggunakan sistem auto protection bundwall," tambahnya.

Pertamina juga mengerahkan 3 unit vaccum truk dan oil absorbant agar minyak yang keluar segera diserap habis. Sehingga tidak terjadi pencemaran yang luas.

Pihak Pertamina Tuban masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebocoran pipa. "Ini masih dalam investigasi," pungkasnya. (zdn)