Sekolah Islam modern yang dipelopori Muhammadiyah sama sekali tidak meninggalkan tradisi yang kuat. Pun sebaliknya pesantren-pesantren tradisional yang lekat dengan NU kini merambah berbagai ilmu modern. 

Fenomena ini mengakibatkan terjadinya konvergensi pemahaman keislaman di Indonesia yang telah melahirkan generasi muslim baru dengan visi terbuka namun tetap menjaga tradisi. Generasi ini menjadi kekuatan unik Islam Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. 

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam tausiyahnya di Pesantren Cendekia Amanah, Kalimulya, Depok, Jawa Barat, Sabtu (8/3/2025).Menurut Mu’ti, hubungan harmonis antara Muhammadiyah dan NU merupakan kunci kekuatan umat Islam Indonesia. 

Kedekatannya dengan Kiai Dr. Cholil Nafis, seorang tokoh NU telah membuktikan kedua organisasi ini bukanlah entitas yang berseberangan, melainkan dua sayap yang mengangkat Islam di Indonesia.

“Kami sering tampil bersama di berbagai acara, tanpa skenario, tanpa perlu diarahkan, sudah saling mengisi. Kalau semua umat seperti Kiai Cholil dan mungkin juga seperti saya, Indonesia akan bebas dari persoalan khilafiyah dan furukiyah,” ujar Mu’ti dalam rilis yang diterima, Senin (10/3/2025). 

Mu’ti mengatakan, dewasa ini tidak tampak lagi kutub modernitas dan tradisional antara Muhammadiyah dan NU. ”Alhamdulillah, banyak warga NU yang menguasai kitab putih, dan banyak warga Muhammadiyah yang memahami kitab kuning. Perbedaannya kini lebih pada afiliasi organisasi, sementara pandangan keagamaannya semakin dekat,” jelasnya.

Fenomena ini telah diprediksi dengan baik oleh almarhum Prof. Kuntowijoyo, sosiolog dan budayawan Indonesia dalam buku Muslim Tanpa Masjid. Buku tersebut menyebutkan adanya tiga konvergensi besar di Indonesia.

Pertama, konvergensi antara kelompok tradisional dan modernis, yang menghapus perbedaan tajam antara NU dan Muhammadiyah. Kedua, konvergensi antara santri dan abangan, yang semakin mencair. Ketiga, konvergensi politik, yang menjadikan partai Islam dan partai nasionalis kini memiliki basis pemilih yang lebih beragam.

Menurut Mu’ti, faktor utama yang mendorong konvergensi ini adalah pendidikan. Kebijakan pendidikan agama sejak era Presiden Soeharto, peran perguruan tinggi Islam seperti IAIN/UIN, serta interaksi santri dalam institusi pendidikan Muhammadiyah dan NU, membuka wawasan keislaman dan kebangsaan jauh lebih luas. 

Sebagai contoh, Mu’ti mengungkapkan sekitar 70 persen mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Malang berlatar belakang NU.

”Ketika mereka belajar di Muhammadiyah, bisa jadi mereka semakin dekat dengan Muhammadiyah, atau justru semakin kuat identitas NU mereka. Yang jelas, keduanya saling menguatkan,” ujarnya.

Mu’ti juga bercerita bahwa kakek buyutnya memiliki pesantren. Kini pesantren itu dikelola sepupunya yang merupakan alumni madrasah sekolah Muhammadiyah dan ketua PCNU.

”Inilah bukti nyata bahwa Muhammadiyah dan NU bukanlah dua organisasi yang bersaing, tetapi seperti dua sayap Garuda. Burung Garuda bisa terbang tinggi karena dua sayap itu mengepak, dan dua sayap itu adalah Muhammadiyah dan NU,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini.

Wakil Ketua Umum IPHI, Mohamad Anshori, menegaskan bahwa BPKH bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan hasil perjuangan umat Islam di Indonesia. Menurutnya, keberadaan BPKH harus tetap dijaga agar dana haji tidak kembali berada di bawah kendali penuh pemerintah.

"Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Pengelolaannya harus tetap berada di tangan lembaga independen yang profesional dan transparan," ujar Anshori dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (9/3).

Anshori juga mengingatkan bahwa sebelum BPKH berdiri, pengelolaan dana haji masih menghadapi berbagai risiko penyalahgunaan. Karena itu, menurutnya, pembubaran BPKH justru akan menjadi langkah mundur yang berpotensi merugikan kepercayaan jamaah haji.

Dorong Revisi UU Keuangan Haji

Selain menolak pembubaran BPKH, IPHI juga mendorong revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. IPHI menilai sejumlah perbaikan perlu dilakukan agar tata kelola keuangan haji lebih transparan, profesional, serta berpihak kepada jamaah.

IPHI mengajukan lima poin utama dalam revisi UU tersebut. Pertama, penyelarasan peran BPKH dan Badan Pelaksana Haji (BPH) agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dalam penyelenggaraan haji. Kedua, pembentukan Komite Tetap Haji untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga kebijakan fiskal dan efisiensi biaya haji dapat lebih optimal.

Ketiga, integrasi layanan keuangan haji dengan perbankan syariah, termasuk menjadikan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Haji dan Umrah guna meningkatkan transparansi dan kemudahan akses bagi jemaah. Keempat, Penguatan manajemen risiko keuangan, termasuk penerapan cadangan risiko (risk reserve) dan strategi lindung nilai (hedging) untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Kelima, efisiensi subsidi haji, termasuk penerapan kontrak jangka panjang untuk pemondokan, transportasi, dan konsumsi jamaah, serta opsi pembayaran biaya haji secara bertahap.

"Jika memang ada kekurangan dalam BPKH, solusinya adalah perbaikan, bukan pembubaran. UU ini harus direvisi agar BPKH semakin kuat dan profesional," tegas Anshori.

Dana Haji Melampaui Target

Di tengah perdebatan soal pembubaran BPKH, laporan terbaru menunjukkan bahwa dana kelolaan haji mengalami pertumbuhan positif. Pada akhir 2024, total dana yang dikelola BPKH mencapai Rp171,65 triliun, melampaui target sebesar Rp169,95 triliun.

Anggota Dewan Pengawas BPKH, M. Dawud Arif Khan, mengungkapkan bahwa posisi dana likuid saat ini sangat mencukupi, bahkan lebih dari dua kali lipat kebutuhan untuk penyelenggaraan ibadah haji.

"Nilai manfaat juga mengalami peningkatan dari target Rp11,52 triliun menjadi Rp11,56 triliun. Dengan rasio solvabilitas 100,66 persen, kondisi keuangan haji tetap terjaga," jelas Dawud.

BPKH juga terus berupaya meningkatkan efisiensi dengan membentuk BPKH Limited, yang berperan dalam mendukung ekosistem haji serta menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

DPR Minta Transparansi Pengelolaan Dana Haji

Menanggapi isu ini, Anggota Komisi VIII DPR, Atalia Praratya, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan dana umat digunakan secara efektif demi kepentingan jamaah.

"Kami mendorong penguatan prinsip syariah dalam pengelolaan dana haji agar benar-benar memberikan manfaat bagi umat Islam di Indonesia," kata Atalia.

Atalia juga menekankan perlunya kelembagaan yang kuat agar BPKH bisa terus berfungsi secara optimal serta mampu meringankan beban biaya bagi calon jamaah haji.

"Ke depan, proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall harus diwujudkan sebagai bagian dari upaya melindungi kawasan pesisir,” ujar AHY dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/3/2025).

AHY mengatakan, krisis iklim yang terlihat pada terjadinya cuaca ekstrem dampaknya semakin sering terjadi, termasuk di wilayah pantai utara dengan datangnya banjir rob. Faktor perubahan iklim ini harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Proyek Giant Seawall Pantai Utara Jawa masuk dalam Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029. Proyek Giant Seawall merupakan salah satu proyek yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, November 2024.

Giant Seawall (GSW) merupakan proyek tanggul laut raksasa yang akan membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur. Proyek ini dibuat dengan tujuan untuk mengatasi ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah atau land subsidence di wilayah utara Pulau Jawa.

Pemermintah memperkirakan 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus, 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, dan wilayah perekonomian lain yang akan terdampak degradasi tanah di Pantura Jawa tidak segera ditangani. 

Yang lebih mendorong pemerintah melaksanakan Proyek yang telah dirancang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994 itu adalah prediksi bahwa 40 persen lahan sawah akan tenggelam bila Giant Seawall tak kunjung dibangun. Kondisi ini tentu akan menghambat visi swasembada beras Prabowo.

Di wilayah Jakarta, pembangunan megaproyek terdiri atas tiga fase. Pertama pembangunan tanggul pantai dan sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah Pesisir Utara Jakarta.

Kedua, pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2030.

Ketiga, pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah timur pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2040. Jika laju penurunan tanah tetap terjadi setelah tahun 2040, maka konsep tanggul laut terbuka akan dimodifikasi menjadi tanggul laut tertutup.

 “Jadi ini TKA sifatnya tidak wajib. Jadi sifatnya mereka boleh ikut, boleh tidak ikut," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Jakarta, Kamis (6/3/3035).

Penyelanggaraan TKA, kata Mu’ti, merupakan tindak lanjut Kemendikdasmen atas masukan perguruan tinggi. Panitia penerimaan mahasiswa baru membutuhkan penilaian individual, bukan nilai sampling sebagaimana tahun ajaran sebelumnya.

Berdasarkan masukan tersebut, Kemendikdasmen merumuskan Tes Kemampuan Akademik agar dapat menilai kemampuan individu dengan lebih cermat. “Ini juga masukan dari panitia penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Karena itulah kami menyelenggarakan TKA ini,” kata Mu’ti.  

Ada manfaat bagi para murid yang nantinya memilih untuk mengikuti TKA. Bagi para murid kelas 12 SMA misalnya, Mu'ti menyebutkan TKA akan menjadi bagian dari penilaian kelulusan untuk seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi, seperti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). 

Sementara untuk murid kelas 6 SD dan 9 SMP, nilai TKA akan mempengaruhi kelulusan murid dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur prestasi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

"Tidak menjadi penentu kelulusan, tetapi jadi penentu untuk nanti mereka (siswa melanjutkan pendidikan) lulus seleksi ke jenjang yang ada di atasnya," kata Mu'ti.

Meski begitu Kemendikdasmen tetap tidak wewajibkan siswa mengikuti TKA. tetap tidak bersifat wajib agar tidak menjadi momok yang memicu stres para murid.

”Dan kenapa tidak wajib? Karena banyak masyarakat yang menganggap tes itu membuat stres. Jadi yang kira-kira dia akan mengalami stres ya gak usah ikut tes,” imbuhnya.

Mu’ti berharap TKA akan betul-betul menghasilkan penilaian yang berbasis individual dan membantu siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, utamanya pendidikan tinggi.