Transisi Kepemimpinan Lokal, Prof. Muzakki Peringatkan Ancaman Eskalasi di Pilkada Jatim
Prof. Akh Muzakki menyoroti pentingnya pengawalan transisi kepemimpinan lokal untuk mencegah eskalasi konflik, terutama dalam Pilkada Jatim. Media sosial disebut berperan penting dalam mengawal proses ini.
Surabaya – Transisi kepemimpinan politik, baik di level nasional maupun lokal, memerlukan pengawalan ketat demi mencegah potensi eskalasi sosial yang tinggi. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Akh Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, dalam diskusi bertajuk “Deteksi Dini dalam Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional yang Demokratis dan Bermartabat”, Kamis (21/11). Diskusi tersebut digelar oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jawa Timur, di mana Prof. Muzakki menjabat sebagai ketua.
Menurut Prof. Muzakki, pengawalan terhadap transisi politik tidak cukup hanya difokuskan di tingkat nasional. Tingkat lokal, yang secara geografis lebih dekat dengan masyarakat, justru memiliki risiko eskalasi yang lebih tinggi. Hal ini dijelaskan melalui perspektif proximity atau kedekatan.
“Semakin dekat sebuah kejadian dengan masyarakat, semakin terbatas pula sumber daya yang tersedia untuk mengelolanya. Akibatnya, potensi eskalasi justru lebih tinggi,” papar Guru Besar Sosiologi Pendidikan tersebut.
Soroti Kerawanan Sosial di Pilkada
Dalam diskusi itu, Prof. Muzakki juga menyoroti beberapa kasus kerawanan sosial yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Timur. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala desa (Pilkades), yang lebih bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, berpotensi memunculkan eskalasi konflik yang lebih besar.
“Ironi yang terjadi adalah pemilu kerap kali disertai korban. Lalu bagaimana dengan Pilkades? Tingkat eskalasinya tentu lebih tinggi karena proses politik ini menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Karena itu, menurut Prof. Muzakki, upaya pengawalan transisi kepemimpinan di semua level harus menjadi prioritas, terutama pada tingkat lokal yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Media Sosial sebagai Medium Perlawanan
Selain itu, Prof. Muzakki juga mengingatkan bahwa era transisi politik sering kali diwarnai oleh transaksi kepentingan. Dalam kondisi ini, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan tekanan terhadap kekuasaan.
“Kekuatan media sosial tidak boleh diremehkan. Peristiwa di tingkat lokal sekalipun, jika menjadi perhatian publik melalui media sosial, dapat berubah menjadi medium perlawanan,” tegas alumni Australian National University (ANU) dan University of Queensland ini.
Sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Prof. Muzakki menegaskan bahwa semua pihak harus terlibat dalam mengawal transisi kepemimpinan agar tetap berjalan secara demokratis dan bermartabat.
“Peran semua kalangan sangat diperlukan. Pengawalan bahkan perlawanan terhadap ketidakadilan akan lebih kuat jika masyarakat memberikan atensi penuh,” pungkasnya.
What's Your Reaction?
